THEREPUBLIKA.ID, USA- Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memperluas sanksi terhadap pemerintahan Nicolás Maduro dan mengancam akan melakukan serangan terhadap target darat di wilayah Venezuela. Langkah ini memicu kecaman keras dari Maduro yang menyebut tindakan Washington sebagai awal dari “era perompakan laut kriminal” di Karibia.
Pada Kamis malam waktu setempat, AS menjatuhkan sanksi terhadap tiga keponakan istri Maduro, Cilia Flores, serta enam supertanker pengangkut minyak dan perusahaan pelayaran yang terkait. Departemen Keuangan AS menuduh kapal-kapal tersebut menggunakan praktik pelayaran ilegal dan berbahaya, serta memberikan sumber pendanaan bagi “rezim narco-teroris” Maduro.
Dokumen internal perusahaan minyak negara Venezuela, PDVSA, menunjukkan bahwa kapal-kapal yang disanksi baru-baru ini memuat minyak mentah dari negara tersebut. Empat kapal berbendera Panama, sementara dua lainnya berbendera Kepulauan Cook dan Hong Kong.
Trump kemudian kembali menegaskan ancamannya untuk mengambil tindakan militer terhadap pengiriman narkotika yang diduga berasal dari Venezuela menuju AS. Pernyataan itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah AS menyita sebuah kapal tanker dari “dark fleet” bernama Skipper di perairan Venezuela langkah yang memicu kekhawatiran sejumlah anggota Kongres bahwa Trump “mengantar AS menuju perang dengan Venezuela”.
Menanggapi penyitaan kapal tersebut, Maduro menuding Washington melakukan tindakan kriminal. “Mereka menculik awak kapal, mencuri kapalnya, dan telah mengawali era baru, era perompakan laut kriminal di Karibia,” ujarnya.
Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa AS akan membawa kapal Skipper ke pelabuhan Amerika untuk kemudian menjalani proses hukum penyitaan minyak yang diangkutnya. “Ada proses legal yang harus diikuti,” tegasnya.
Reuters melaporkan bahwa AS sedang menyiapkan langkah untuk menyita lebih banyak tanker di perairan Venezuela, meski Gedung Putih tidak memberikan detail lebih jauh. “Kami tidak akan tinggal diam melihat kapal-kapal bermasalah itu mengangkut minyak pasar gelap yang mendanai rezim nakro-teroris,” kata Leavitt.
Dari Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin menghubungi Maduro untuk menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah Venezuela dan melanjutkan kerja sama energi, termasuk proyek minyak lepas pantai di Laut Karibia.
Di sisi lain, sejumlah anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dan seorang Republikan mengkritik keras penyitaan kapal tersebut, menyebut langkah itu berpotensi menyeret AS ke dalam konflik bersenjata.
Adapun negara tetangga seperti Kolombia mulai membuka peluang memberikan suaka kepada Maduro jika diperlukan. Menteri Luar Negeri Kolombia, Rosa Villavicencio, menyebut negaranya “tidak punya alasan untuk menolak” jika Maduro ingin berlindung di Kolombia, meski ia memperkirakan Maduro akan mencari tempat yang lebih jauh.
Sementara itu, tokoh oposisi María Corina Machado yang berada di Oslo setelah menerima Nobel Perdamaian kembali menegaskan bahwa Maduro “pasti akan jatuh”. Namun hingga kini, Maduro tetap menunjukkan sikap menantang dan belum memberikan tanda akan mundur setelah 13 tahun berkuasa.
Di tengah tekanan yang meningkat, analis politik Ricardo Hausmann mengatakan satu-satunya cara untuk memaksa Maduro keluar adalah meningkatkan ancaman militer AS. Ia bahkan menyinggung serangan terhadap Jenderal Iran Qasem Soleimani sebagai contoh tekanan yang efektif.
Maduro yang disebut-sebut memenangkan pemilu 2024 melalui kecurangan tetap menolak menyerahkan kekuasaan, meski sekutu-sekutunya di Amerika Latin termasuk Presiden Brasil dan Kolombia tidak mengakui hasil tersebut.
Sementara itu, perusahaan data maritim Windward mengungkap bahwa kapal Skipper telah berulang kali memalsukan lokasi, berlayar ke Venezuela dan Iran, serta mengirim minyak ke Tiongkok. Menurut Windward, ada sekitar 30 tanker terlarang yang beroperasi di perairan Venezuela.
Pemerintahan Trump menegaskan bahwa penyitaan ini merupakan langkah penegakan hukum. “Selama bertahun-tahun, tanker itu sudah disanksi karena terlibat jaringan pengiriman minyak ilegal,” kata Jaksa Agung AS, Pam Bondi.
Dengan ketegangan yang terus meningkat, situasi antara AS dan Venezuela memasuki fase baru yang rawan konflik, sementara komunitas internasional masih menanti arah perkembangan krisis ini.
Komentar