THEREPUBLIKA.ID, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Minggu (14/12/2025), usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.
Pertemuan tersebut membahas dua agenda utama, yakni percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera serta kesiapan pemerintah menghadapi momentum libur akhir tahun.
“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang,” demikian keterangan tertulis Sekretariat Kabinet, Minggu (14/12/2025).
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh warga terdampak harus segera direalisasikan.
“Presiden ingin secepat mungkin segera terbangun,” ujar sumber Sekretariat Kabinet.
Selain itu, Prabowo memerintahkan penambahan alat berat, truk air minum, pasokan air bersih, serta toilet portabel, khususnya di wilayah dengan dampak paling parah. Presiden secara khusus meminta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan seluruh pengungsi memperoleh kebutuhan dasar secara memadai.
Langkah tersebut, menurut Prabowo, merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat terdampak bencana alam.
Sejalan dengan penanganan bencana, Presiden Prabowo mengambil langkah tegas di sektor kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan berdampak buruk terhadap lingkungan serta masyarakat.
“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas arahan Pak Presiden, saya mencabut 22 PBPH,” ujar Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Total luas izin yang dicabut mencapai 1.012.016 hektare, dengan kawasan di wilayah Sumatera seluas 116.198 hektare. Menurut Raja Juli, aktivitas perusahaan pemegang PBPH tersebut terbukti mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan merusak ekosistem hutan.
Keputusan pencabutan akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) resmi dan diumumkan ke publik sebagai bentuk transparansi. Selain sanksi administratif, perusahaan terkait juga berpotensi diproses secara pidana.
“Tindak pidana lainnya tentu bisa diproses. Namun langkah awal penertiban adalah pencabutan izin,” tegas Raja Juli.
Dalam setahun terakhir, Presiden Prabowo memberikan mandat kepada Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH bermasalah dengan total luasan sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya, pemerintah telah mencabut 18 PBPH seluas sekitar 500.000 hektare sejak Februari 2025.
Dengan pencabutan terbaru lebih dari 1 juta hektare, pemerintah menegaskan komitmennya memperbaiki tata kelola kehutanan nasional secara berkelanjutan.
Dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo menegaskan agar penindakan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Jangan ragu-ragu! Siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut,” tegas Prabowo.
Presiden juga meminta dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk membantu investigasi dan penegakan hukum di kawasan hutan.
Menteri Kehutanan mengungkapkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah mengidentifikasi aktor-aktor di balik hanyutnya kayu gelondongan saat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
“Sudah ada catatan perusahaan-perusahaan yang nantinya akan diproses secara hukum bersama kepolisian,” ujarnya.
Raja Juli juga menyoroti minimnya jumlah polisi kehutanan. Di Aceh, misalnya, sekitar 3,5 juta hektare kawasan hutan hanya dijaga 30–32 personel.
“Atas perintah Presiden, jumlah polisi kehutanan akan kita lipatgandakan,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan pembentukan kantor wilayah kehutanan di setiap provinsi untuk memperpendek rantai pengawasan.
Presiden Prabowo menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap penyelewengan dana bantuan bencana.
“Jangan ada yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri,” tegasnya.
Ia memerintahkan pengawasan ketat terhadap anggaran dan distribusi logistik. Sikap ini didukung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengultimatum akan memecat bawahannya dalam 1×24 jam jika terbukti menyalahgunakan bantuan.
Prabowo menyatakan akan mengunjungi wilayah terdampak bencana minimal sekali dalam sepekan untuk memantau langsung pemulihan. Pemerintah telah mengerahkan lebih dari 50.000 personel TNI-Polri, 60 helikopter, belasan pesawat, ribuan alat berat, serta membangun jembatan bailey di titik strategis.
Untuk mempercepat pemulihan, Presiden juga berencana membentuk badan atau satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh pascatsunami 2004.
“Segera akan kita bentuk, apakah badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Prabowo.
Langkah-langkah tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan pascabencana, menata ulang tata kelola kehutanan, serta menegakkan hukum demi melindungi masyarakat dan lingkungan hidup.
Komentar