Penulis: Romadhon Jasn
THEREPUBLIKA.ID- Menutup lembaran tahun 2025, sektor kelautan dan perikanan Indonesia berada pada titik persimpangan yang krusial sekaligus menjanjikan. Di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya mengubah wajah samudra Indonesia dari sekadar hamparan komoditas menjadi pilar ketahanan nasional. Upaya ini bukan semata urusan teknis di atas kapal, melainkan manifestasi visi besar pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya. Publik mencatat adanya konsistensi dalam mengawal arah kebijakan yang lebih terukur, modern, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem bahari.
Langkah KKP sepanjang tahun ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin kedua tentang swasembada pangan dan poin keenam mengenai pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Menteri Trenggono berhasil menerjemahkan visi tersebut ke dalam aksi nyata melalui penguatan sektor perikanan sebagai tulang punggung protein nasional. Dengan menjadikan laut sebagai lumbung pangan mandiri, KKP tidak hanya menjaga ketahanan konsumsi rakyat, tetapi juga menegakkan martabat Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat secara ekonomi.
Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota menjadi catatan paling progresif di tahun 2025. Meski implementasinya menuntut adaptasi yang tidak ringan bagi pelaku usaha, kebijakan ini mencerminkan keberanian menempatkan “ekologi sebagai panglima”. Tanpa pembatasan berbasis sains, laut Indonesia berisiko mengalami kolaps biologis. Keselarasan antara data stok ikan dan volume tangkapan menjadi fondasi kepastian jangka panjang bagi industri maritim, sebuah pendekatan teknokratis yang patut diapresiasi.
Di sektor budidaya, pengembangan komoditas unggulan seperti udang, rumput laut, dan lobster menunjukkan akselerasi signifikan melalui pendekatan modeling yang ramah lingkungan. Capaian ini mengirimkan sinyal positif ke pasar global bahwa produk perikanan Indonesia semakin memenuhi standar keberlanjutan internasional. Keberhasilan tersebut menguatkan kredibilitas KKP dalam membuktikan bahwa modernisasi tidak harus mengorbankan kelestarian alam, melainkan justru memperkuatnya sebagai warisan lintas generasi.
Namun, di penghujung tahun ini, akselerasi hilirisasi perikanan masih menjadi tantangan strategis yang dinanti publik. Sejalan dengan Asta Cita yang menekankan nilai tambah, KKP memiliki peluang besar memperkuat industri pengolahan di dekat sentra nelayan. Harapan akan desa pesisir yang mengekspor produk olahan, bukan lagi bahan mentah, menjadi agenda penting. Dukungan lintas sektor terhadap infrastruktur rantai dingin, termasuk cold storage bertenaga surya, akan menjadi terobosan nyata bagi wilayah terluar bila direalisasikan secara masif.
Sinkronisasi data distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan tradisional juga perlu terus dipertajam. Program “Solar untuk Nelayan” telah berjalan, namun integrasi data yang lebih presisi antara KKP dan instansi terkait mutlak diperlukan agar tidak ada lagi nelayan kecil gagal melaut akibat kendala administratif. Kesejahteraan nelayan merupakan indikator paling jujur keberhasilan Asta Cita di wilayah pesisir, dan kecepatan memangkas birokrasi di lapangan menjadi kunci kepercayaan publik.
Ketegasan Menteri Trenggono dalam pengawasan sumber daya laut melalui pemanfaatan teknologi satelit dan penguatan armada PSDKP patut diapresiasi. Operasi pengamanan laut dari praktik ilegal memberikan efek jera yang nyata. Langkah ini sejalan dengan semangat Presiden Prabowo dalam menjaga setiap jengkal kekayaan alam Indonesia. KKP berhasil membangun benteng samudra yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kokoh secara hukum, sehingga nelayan lokal merasa aman beraktivitas di perairan sendiri.
Program Kampung Nelayan Modern (Kalamo) menjadi salah satu daya tarik utama sepanjang 2025. Inisiatif ini berhasil mentransformasi kawasan pesisir menjadi ruang hidup yang produktif dan manusiawi. Inilah esensi pembangunan dari pinggiran yang selama ini dicita-citakan pemerintah. Dengan memperkuat ekonomi desa pesisir, KKP turut berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan dan pencegahan stunting melalui peningkatan konsumsi protein ikan.
Ke depan, tantangan perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem harus dijawab dengan strategi mitigasi yang lebih inklusif. Penguatan literasi bencana serta perlindungan asuransi bagi nelayan kecil perlu menjadi agenda prioritas agar daya tahan mereka meningkat. Evaluasi setahun ini menunjukkan adopsi teknologi di kalangan nelayan mulai membaik, namun pendampingan berkelanjutan tetap mutlak agar teknologi benar-benar menjadi alat keselamatan dan produktivitas.
Sinergi antara visi Menteri Trenggono dan mandat Presiden Prabowo telah meletakkan fondasi kebijakan yang kokoh. Publik menaruh harapan besar agar momentum positif ini terus berlanjut tanpa tersendat oleh hambatan birokrasi. Apresiasi layak diberikan kepada jajaran KKP yang bekerja dengan dedikasi, namun tolok ukur keberhasilan sejatinya adalah kesejahteraan nelayan yang pulang dengan hasil tangkapan layak dan harga jual yang stabil.
Sebagai penutup, optimisme maritim Indonesia di penghujung 2025 menyala lebih terang dari sebelumnya. Dengan komitmen kuat dan keselarasan visi Asta Cita, laut Indonesia semakin menjadi jembatan kemakmuran, bukan pemisah antarpulau. Dukungan terhadap langkah KKP untuk menjadikan laut sebagai ladang pengabdian berkelanjutan patut diperkuat, karena dari nelayan yang sejahtera dan ekosistem yang terjaga, kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim sejati akan terus berkibar di mata dunia.
Komentar