THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA- Pelantikan 13 pejabat baru di tubuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun ini membawa angin segar sekaligus ekspektasi tinggi bagi masa depan industri keuangan nasional. Penyegaran organisasi ini dipandang sebagai momentum emas bagi Badan Supervisi OJK (BS-OJK) untuk mempererat kolaborasi strategis dalam memastikan tata kelola lembaga yang semakin transparan dan akuntabel. Kehadiran wajah-wajah baru di jajaran kepemimpinan OJK diharapkan menjadi katalisator penguatan perlindungan konsumen di tengah dinamika ekonomi digital yang kian kompleks.
Masyarakat sipil menilai sinergi antara para pejabat yang baru dilantik dengan BS-OJK sebagai kunci utama dalam mewujudkan stabilitas sektor jasa keuangan. Pada tahun 2026, fokus penguatan Direktorat Pengawasan Perbankan Digital menuntut kepemimpinan yang adaptif dan responsif. Dalam konteks ini, BS-OJK memiliki peran vital sebagai mitra penelaah kinerja agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan nasabah dan menjaga keamanan data publik secara menyeluruh.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi langkah restrukturisasi tersebut sebagai upaya OJK untuk terus bertransformasi ke arah yang lebih baik. Ia meyakini BS-OJK memiliki peran strategis dalam menyelaraskan pakta integritas para pejabat baru dengan harapan publik. “Kami mendukung penuh langkah BS-OJK dalam melakukan telaah mendalam terhadap kinerja para pejabat baru. Harapan kami, mutasi ini memperkuat komitmen lembaga dalam menghadirkan solusi bagi persoalan keuangan di tengah masyarakat,” ujar Romadhon di Jakarta, Senin (12/1).
Menurut Romadhon Jasn, penguatan fungsi BS-OJK ke depan sangat bergantung pada komunikasi yang konstruktif dengan jajaran pimpinan OJK yang baru dilantik. Ia berharap BS-OJK mampu memberikan masukan objektif dan berbasis data kepada Komisi XI DPR RI terkait efektivitas organisasi pasca-pelantikan. Dengan dukungan anggaran yang tersedia, BS-OJK diharapkan dapat menghadirkan audit kinerja yang mendorong peningkatan standar pelayanan publik sekaligus memitigasi risiko sektor pinjaman online dan aset digital secara lebih hati-hati.
Prinsip kehati-hatian tetap menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. BS-OJK dituntut memastikan setiap regulasi yang dikeluarkan pejabat baru OJK selaras dengan semangat UU PPSK, khususnya dalam transparansi penggunaan pungutan industri. Pengawasan yang harmonis diharapkan menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat luas, sehingga kepercayaan publik terhadap otoritas keuangan tetap terjaga.
Romadhon Jasn juga menekankan pentingnya BS-OJK membuka ruang dialog berkelanjutan dengan berbagai elemen masyarakat untuk menyerap aspirasi yang relevan bagi para pejabat baru OJK. Ia memandang BS-OJK sebagai penjamin bahwa setiap sumber daya yang dikelola OJK digunakan secara efisien untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan. “Dukungan kami terhadap BS-OJK adalah bentuk kepercayaan agar lembaga ini terus menjadi pilar akuntabilitas yang mengingatkan pentingnya pelayanan nasabah secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kasus dugaan penipuan kripto senilai puluhan miliar rupiah yang kini ditangani Polda Metro Jaya menjadi alarm keras sekaligus ujian nyata pertama bagi para pejabat baru OJK. BS-OJK didesak segera menelaah sejauh mana koordinasi antara OJK dan aparat penegak hukum dalam menangani skema pump and dump yang merugikan masyarakat. Ketiadaan respons cepat terhadap kasus viral semacam ini berpotensi ditafsirkan publik sebagai lemahnya fungsi supervisi.
Romadhon Jasn meyakini tahun 2026 akan menjadi babak baru bagi penguatan tata kelola keuangan nasional melalui kemitraan antara pengawas dan masyarakat. Ia berharap pengurus BS-OJK konsisten menjalankan mandatnya sebagai jembatan aspirasi rakyat di dalam tubuh otoritas keuangan. “Pelantikan pejabat baru adalah kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik. Kami berdiri bersama BS-OJK untuk memastikan transisi ini berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh nasabah Indonesia,” ujarnya optimistis.
Sebagai penutup, masyarakat sipil berharap koordinasi antara OJK dan BS-OJK semakin solid dalam menata masa depan industri finansial nasional. Keberhasilan menelaah kinerja kelembagaan akan menjadi warisan berharga bagi sistem ekonomi yang lebih sehat. Dengan pengawasan berkelanjutan dan dukungan publik, cita-cita mewujudkan ekosistem keuangan yang adil dan inklusif pada tahun ini diyakini dapat tercapai dengan baik.
Komentar