THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Operasi senyap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun, Jawa Timur, berujung pada pengamanan belasan orang, termasuk Wali Kota Madiun, Maidi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut digelar pada Senin (19/1/2026) setelah KPK mengantongi informasi awal terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
Berdasarkan keterangan resmi KPK, 15 orang diamankan dari sejumlah lokasi berbeda. Dari jumlah tersebut, sembilan orang langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Gedung Merah Putih KPK.
Sumber internal menyebutkan, rangkaian OTT telah dimulai sejak Minggu malam (18/1/2026). Tim KPK disebut melakukan pemantauan tertutup terhadap aliran dana yang diduga berkaitan dengan fee proyek dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Dalam penindakan tersebut, penyidik turut mengamankan uang tunai bernilai ratusan juta rupiah yang kini telah disita sebagai barang bukti.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa seluruh pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum, termasuk penetapan tersangka dan konstruksi perkara.
“KPK akan menyampaikan secara terbuka hasil pemeriksaan awal setelah proses klarifikasi selesai,” ujar Budi.
OTT ini langsung menyedot perhatian publik karena melibatkan kepala daerah aktif. Maidi diketahui baru memasuki periode kedua sebagai Wali Kota Madiun 2025–2030. Hingga berita ini diturunkan, roda pemerintahan Kota Madiun disebut masih berjalan normal di bawah koordinasi pejabat internal pemerintah daerah.
Penindakan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK pada awal tahun 2026. KPK menegaskan bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan proyek pembangunan dan pengelolaan dana publik.
Publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam membuka secara resmi siapa saja yang bertanggung jawab dan bagaimana konstruksi dugaan korupsi tersebut.
Komentar