THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Menjelang uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI yang dijadwalkan Senin (26/1) besok, suhu diskursus di MH Thamrin mendadak menghangat seiring munculnya nama Thomas Djiwandono dalam bursa kepemimpinan Bank Indonesia (BI). Di tengah ambisi besar pertumbuhan ekonomi 2026, pencalonan ini memicu “badai sempurna” perdebatan. Sejumlah pihak menyuarakan kekhawatiran mengenai risiko erosi independensi bank sentral, namun di sisi lain, muncul sebuah tesis baru: Indonesia sedang membutuhkan “logika sinergi” yang lebih modern.
Kritik memang sempat mengalir deras dari berbagai penjuru, menyoroti potensi “fiskalisasi moneter” akibat kedekatan figur dengan pusat kekuasaan. Stigma “politik dinasti” menjadi narasi yang sempat mendominasi ruang digital, menciptakan kabut keraguan atas integritas institusi yang seharusnya steril. Namun, melihat tantangan ekonomi global yang kian tak menentu, pemisahan kaku antara otoritas moneter dan fiskal dinilai justru bisa menjadi sandungan bagi akselerasi pembangunan nasional.
Romadhon Jasn, seorang pegiat sosial, muncul dengan perspektif yang lebih dalam untuk menjawab keraguan publik tersebut. “Kita harus berani keluar dari jebakan semantik. Independensi sejati tidak terletak pada jarak fisik antar-aktor, melainkan pada ketajaman metodologi pengambilan keputusan. Jika kehadiran sosok yang memahami ritme fiskal dapat mempercepat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil, bukankah itu sebuah kemajuan yang rasional?” ungkapnya saat dihubungi, Minggu (25/1) malam.
Kehadiran Thomas di jajaran elit BI dipandang sebagai upaya taktis untuk menjahit komunikasi yang selama ini sering terputus antara kebijakan suku bunga dan target belanja negara. Dalam lanskap ekonomi global yang kompetitif, negara yang mampu menyatukan derap langkah otoritasnya akan memiliki daya tahan lebih kuat. Ini bukan tentang peleburan institusi, melainkan penyelarasan frekuensi demi kepentingan nasional yang lebih besar di bawah nakhoda Presiden Prabowo Subianto.
Mengenai kekhawatiran intervensi politik, Romadhon Jasn menawarkan argumen yang lebih pragmatis namun tetap elegan. “Transparansi pasar saat ini adalah mekanisme kontrol yang paling kejam. Siapa pun yang duduk di posisi itu akan diawasi oleh ribuan mata analis global. Justru dengan sorotan tajam ini, sang kandidat dipaksa bekerja jauh melampaui standar profesionalitas untuk membuktikan integritasnya di hadapan dunia,” jelas Romadhon menanggapi pesimisme pasar.
Narasi besar yang sedang dibangun malam ini adalah tentang “Kepercayaan”. Publik diajak untuk melihat bahwa penempatan figur teknokrat di posisi strategis bukanlah untuk kepentingan personal, melainkan untuk memastikan visi besar Indonesia Maju berjalan lurus tanpa gangguan birokrasi yang kaku. Stigma nepotisme seringkali menutupi fakta bahwa kapasitas individu adalah modalitas yang sah dalam pembangunan nasional yang sedang berakselerasi.
Dunia internasional sebenarnya lebih peduli pada konsistensi kebijakan daripada sekadar latar belakang keluarga sang pembuat keputusan. Jika sinergi ini mampu menekan biaya pinjaman pemerintah dan menjaga Rupiah tetap kompetitif, maka keraguan publik akan luruh dengan sendirinya oleh bukti-bukti empiris. Pergeseran paradigma ini adalah bagian dari pendewasaan demokrasi ekonomi kita, di mana loyalitas pada visi negara disatukan dengan kompetensi moneter yang mumpuni.
Romadhon menekankan bahwa kolaborasi erat ini adalah jawaban atas kebuntuan masa lalu yang kerap menghambat laju ekonomi. “Di banyak negara maju, koordinasi intensif antara bank sentral dan pemerintah adalah kunci sukses melewati krisis. Indonesia sedang mencoba formula baru: sebuah kemitraan strategis yang didorong oleh komitmen lurus Presiden Prabowo untuk membangun fondasi ekonomi yang tidak tergoyahkan,” tambahnya.
Masyarakat sipil diharapkan melihat momentum uji kelayakan besok sebagai peluang untuk memperbarui kontrak sosial ekonomi. Fokus utama harus dialihkan pada bagaimana BI mampu mendukung target pertumbuhan tanpa mengorbankan stabilitas. Di titik inilah, kepercayaan publik menjadi energi utama. Dengan kepemimpinan yang tegas, penyatuan visi moneter-fiskal adalah langkah taktis untuk menjamin setiap kebijakan bekerja langsung untuk rakyat.
Romadhon mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini akan diuji oleh waktu, namun optimisme harus tetap dijaga. “Mari kita beri ruang bagi akal sehat untuk bekerja. Tantangan ekonomi 2026 tidak bisa diselesaikan dengan kecurigaan, melainkan dengan kepercayaan pada kepemimpinan yang sedang membawa kapal besar Indonesia menuju tujuan yang benar. Hasil akhirnya akan menjadi hakim yang paling adil bagi seluruh perdebatan hari ini,” pungkasnya.
Komentar