THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA- Memasuki pekan terakhir Januari, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 59,8 juta penerima terus menjadi pusat perhatian. Di tengah masifnya operasional 21.000 titik Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG), muncul narasi yang membenturkan kesejahteraan pekerja lapangan dengan nasib guru honorer. Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat meluruskan distorsi informasi (DFK) ini sebagai upaya menjaga integritas instrumen ekonomi kerakyatan tersebut dari narasi kebencian.
Pemerintah menegaskan bahwa MBG adalah langkah konkret yang terbuka bagi UMKM, Koperasi, hingga BUMDes. Polemik mengenai gaji supir atau tenaga masak yang dianggap melampaui pendapatan guru honorer dinilai sebagai penggiringan opini yang tidak berimbang. Faktanya, MBG tidak menggerus anggaran pendidikan, melainkan hadir memberikan subsidi asupan gizi harian bagi guru dan staf sekolah sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, memberikan catatan keras terkait fenomena ini. “Sangat disayangkan jika muncul narasi kebencian yang mendistorsi fakta seolah instrumen ini meminggirkan guru. Kita harus jeli; status pekerja SPPG adalah tenaga profesional berbasis kontrak lokal, bukan pengangkatan otomatis P3K. MBG justru hadir sebagai jaring pengaman tambahan bagi ekosistem sekolah melalui subsidi gizi harian yang dirasakan langsung oleh pendidik,” tegas Romadhon Jasn, Senin (26/1).
Guna membentengi sistem, BGN kini mendetailkan skema Insentif Investasi berbasis sarana prasarana (sarpras) yang disesuaikan secara proporsional dengan kebutuhan lapangan. Strategi cerdas ini memastikan pengelola tidak lagi mencari keuntungan dari margin bahan pokok yang menjadi hak gizi anak. Dengan infrastruktur yang disubsidi negara, fokus utama unit pelayanan tetap terjaga pada pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) tanpa adanya pengurangan kualitas porsi makanan di setiap wilayah.
Terkait desas-desus status kepegawaian, Romadhon Jasn meminta publik berhenti menyebarkan hoaks pengangkatan ASN massal di sektor gizi. “Kami dukung penuh langkah tegas BGN untuk bersih-bersih dan memberantas benalu atau oknum yang mengganggu hak gizi anak. Integritas sistem ini yang akan menjaga kepercayaan publik. MBG harus tetap menjadi ladang pemberdayaan yang jujur, bukan celah bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan tidak sah dari investasi masa depan bangsa,” tambahnya.
Keberhasilan kemandirian ini dibuktikan melalui studi kasus nyata Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Jawa Barat. Pesantren ini menjadi inspirasi nasional karena memadukan pendidikan agama dengan kemandirian agribisnis sebagai pemasok sayuran berkualitas. Model “Tarekat Sayuriah” warisan almarhum KH. Fuad Affandi membuktikan bahwa lembaga pendidikan lokal mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional melalui manajemen koperasi yang rapi dan profesional.
Dampak ekonomi dari model kolaborasi ini sangat signifikan, di mana nilai jual bahan baku petani lokal dilaporkan melonjak hingga 86 persen melalui sistem serapan langsung. Publik perlu sadar bahwa kolaborasi BGN dengan netizen sangat krusial untuk meluruskan hoaks dan memperkuat informasi positif demi kedaulatan pangan. Kenaikan harga di tingkat petani adalah bukti bahwa MBG adalah program ekonomi kerakyatan yang nyata, bukan sekadar kebijakan konsumtif.
Dalam analisisnya, Romadhon Jasn menilai kebencian yang ditebar sering kali sengaja diledakkan untuk menutupi pencapaian nyata di puluhan ribu titik dapur yang berjalan sukses. “Evaluasi dan pengawasan itu wajib, tapi jangan sampai melebar ke arah disinformasi yang merusak martabat instrumen ini. BGN terus memperbaiki diri dari segelintir dapur yang melanggar prosedur. Kita sebagai masyarakat peduli harus mengawal agar visi besar ini tidak kandas oleh bisingnya narasi negatif,” kata Romadhon Jasn.
Saat ini, kanal pengaduan daring resmi disiapkan untuk memfasilitasi laporan warga secara real-time guna memitigasi pelanggaran SOP oleh pengelola lokal. Pemerintah mengajak masyarakat melaporkan langsung setiap indikasi penyimpangan daripada menyebarkan narasi tidak tervalidasi di media sosial. Keterbukaan informasi ini menjadi kunci utama agar amanah membangun sumber daya manusia Indonesia tidak terganggu oleh kepentingan jangka pendek pihak tertentu yang ingin merusak sistem.
Sebagai penutup, Romadhon Jasn menegaskan bahwa kedaulatan pangan dan martabat bangsa adalah harga mati yang diperjuangkan melalui kebijakan ini. “Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan. Keberhasilannya tidak boleh hanya diukur dari angka distribusi, tapi dari sejauh mana kita mampu membangun kedaulatan pangan mandiri dan kemakmuran petani lokal. Mari kita kawal bersama martabat anak-anak Indonesia melalui piring makan yang jujur dan bergizi,” pungkas Romadhon Jasn.
Komentar