THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (ALIMASI) menggelar aksi demonstrasi di gedung Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba), Rabu, 19/12/2025. Mereka membawa spanduk dan dokumen yang berisi dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan PT Masempo Dalle.
Aksi tersebut merupakan bentuk tekanan lanjutan kepada aparat penegak hukum dan ESDM setelah ALIMASI melakukan aksi demontrasi beberapa minggu yang lalu. ALIMASI meminta Mabes Polri segera mengambil alih dan menuntaskan penanganan dugaan penambangan ilegal yang diduga dilakukan PT Masempo Dalle di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara.
Jenderal Lapangan,Iswar, menyampaikan bahwa kedatangan ke ESDM merupakan bentuk eskalasi perjuangan karena proses hukum di daerah dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti. Menurutnya, berbagai indikasi pelanggaran pertambangan dan kerusakan lingkungan tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.
“Kasus ini sudah terlalu lama digantung. Penambangan diduga dilakukan di luar izin, kawasan hutan mengalami kerusakan, dan potensi kerugian negara tidak sedikit. Namun hingga kini tidak ada progres penegakan hukum yang jelas. Itu sebabnya kami datang langsung ke ESDM agar IUP perusahaan ini untuk segera dicabut,” ujarnya
ALIMASI menyoroti dugaan aktivitas tambang PT Masempo Dalle yang dilakukan di area yang diduga masuk kawasan hutan lindung, serta adanya ketidaksesuaian data produksi yang berpotensi menghilangkan penerimaan negara dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba. Mereka menilai perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap legalitas perusahaan, dokumen lingkungan, RKAB, hingga laporan penjualan mineral.
Menurutnya, audit total diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya manipulasi data serta menelusuri potensi aliran dana ilegal yang diduga melibatkan oknum tertentu. Mereka juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam kasus ini.
“Jika ada pihak yang mencoba mengamankan perusahaan ini, maka Mabes Polri wajib mengusut siapa pun yang terlibat”, tegasnya
“Kami akan datang lagi. Kami ingin memastikan negara hadir untuk menindak pelanggaran, bukan justru membiarkan perusahaan merusak lingkungan tanpa konsekuensi hukum,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk manajemen PT Masempo Dalle, namun nomor untuk menghubungi tidak tersambung (ceklis satu). (Red)
Komentar