THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi memulai proses seleksi besar-besaran untuk tahun anggaran 2026. Di tengah sorotan tajam publik, Polri tahun ini menjanjikan sistem rekrutmen yang jauh lebih transparan dan berbasis teknologi digital guna menutup rapat celah praktik titipan atau “orang dalam” yang selama ini menjadi momok bagi para pendaftar dari kalangan rakyat biasa.
Langkah ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Dengan kuota mencapai 18.000 personel, Polri ingin membuktikan bahwa di bawah pengawasan ketat tahun 2026, setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama untuk menjadi abdi negara tanpa harus merogoh kocek atau memiliki koneksi pejabat. Profesionalisme ini menjadi ujian nyali bagi panitia seleksi di seluruh daerah.
“Tahun 2026 adalah momentum pembuktian. Polri harus memastikan rekrutmen kali ini benar-benar bersih dan objektif. Sebagaimana ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kualitas penegakan hukum di masa depan sangat bergantung pada kejujuran proses seleksi hari ini,” ujar Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, dalam keterangannyanya, Selasa (20/1/2026).
Selain rekrutmen, Polri juga sedang menjadi pusat perhatian terkait percepatan Peraturan Pemerintah (PP) Jabatan Sipil yang ditargetkan rampung akhir bulan ini. Aturan ini akan mempertegas batasan anggota aktif yang bertugas di luar struktur kepolisian, guna menghindari tumpang tindih fungsi dan menjaga netralitas institusi yang sempat menjadi perdebatan hangat di awal tahun.
Pemerintah dan DPR tampak sangat serius mengawal regulasi ini agar tidak ada lagi kesan “dwifungsi” yang mengkhawatirkan masyarakat sipil. Dengan aturan yang lebih ketat, setiap anggota Polri yang menduduki jabatan sipil wajib mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel, sehingga profesionalisme tetap terjaga tanpa mengorbankan sistem meritokrasi di kementerian atau lembaga lain.
Romadhon Jasn menilai bahwa langkah Polri di Januari 2026 ini menunjukkan arah transformasi yang positif. “Kita tidak ingin lagi mendengar cerita anak petani gagal karena kalah oleh ‘surat sakti’. Keberanian Polri untuk mengedepankan sistem digital dalam seleksi dan mempertegas aturan jabatan sipil adalah bentuk kearifan institusi dalam merespons harapan rakyat,” tegasnya.
Transformasi ini juga didukung dengan kenaikan anggaran Polri tahun 2026 sebesar 5,12% yang salah satunya difokuskan pada penguatan SDM. Publik menanti agar kenaikan anggaran ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan di lapangan, di mana polisi benar-benar menjadi pelindung yang humanis dan jauh dari perilaku arogan.
Ujian sesungguhnya bagi Korps Bhayangkara saat ini adalah konsistensi. Jika proses seleksi SIPSS dan Bintara Brimob yang dimulai pekan ini benar-benar berjalan tanpa noda, maka kepercayaan publik diprediksi akan melonjak drastis. Polri harus berani memberikan sanksi paling berat bagi oknum yang mencoba bermain-main dengan integritas proses rekrutmen ini.
“Dukungan kita kepada Polri di tahun 2026 ini sangat kuat, terutama jika mereka konsisten pada jalur reformasi. Sesuai pesan Habiburokhman, hukum dan penegaknya harus lahir dari proses yang jujur. Jangan biarkan harapan anak-anak bangsa hancur karena praktik kotor yang merusak marwah institusi,” tambah Romadhon Jasn menekankan pentingnya pengawasan publik.
Sebagai penutup, gebrakan Polri di awal tahun ini diharapkan menjadi titik balik bagi peradaban hukum Indonesia. Sinergi antara komitmen pimpinan Polri, pengawasan ketat legislatif, dan kejujuran di lapangan akan menciptakan institusi yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga bermartabat secara etika. Mari kita kawal agar Polri 2026 benar-benar menjadi milik rakyat sepenuhnya.
Komentar