THEREPUBLIKA.ID, BANDA ACEH – Di balik status tanggap darurat yang belum dicabut, pesisir Aceh kini menjadi palagan pengabdian bagi ribuan taruna kedinasan. Sebanyak 1.142 personel gabungan taruna dilaporkan telah menyebar di titik-titik krusial Sumatra, dengan taruna dari sekolah kedinasan KKP (Poltekpin) mengambil peran vital dalam memulihkan detak jantung perikanan Aceh Tamiang yang sempat lumpuh total.
Bencana hidrometeorologi kali ini bukan sekadar luapan air biasa; ia adalah ancaman nyata bagi kedaulatan protein nasional. KKP mengonfirmasi sekitar 30.000 hektare tambak budidaya hancur terendam sedimen lumpur tebal. Di Aceh Timur, “tsunami lumpur” ini meninggalkan luka ekonomi yang dalam, dengan kerugian fisik dan produksi mencapai Rp2,64 triliun. Angka tersebut memaksa pemerintah pusat turun tangan langsung melalui APBN, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
Kehadiran para taruna di lapangan menjadi kunci percepatan verifikasi data kerusakan. Melalui sistem Satu Data KKP, mereka memastikan bantuan bibit dan rehabilitasi tambak tepat sasaran. Tidak hanya memegang sekop membersihkan lumpur di pemukiman, para taruna juga menjadi jembatan teknis bagi sekitar 30 ribu pembudidaya yang kini terancam kehilangan mata pencaharian jangka panjang.
Romadhon Jasn, Aktivis Nusantara peduli nelayan, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono atas langkah taktis menggerakkan kekuatan taruna melalui program pengabdian berkelanjutan. Ia menilai pengerahan taruna ke Aceh bukan hanya soal pembersihan fisik, melainkan kehadiran negara untuk mengawal pemulihan ekonomi biru di tengah bencana. “Dukungan masyarakat sipil, menurutnya, akan terus mengalir hingga tambak rakyat kembali berproduksi,” ungkapnya, Rabu (14/1/2026).
Pemerintah menargetkan normalisasi muara dan sungai dapat dirampungkan dalam waktu singkat agar banjir rob tidak kembali menenggelamkan harapan warga. Peran taruna di lapangan sangat krusial dalam mendampingi satuan tugas khusus untuk memetakan ulang zonasi budidaya yang aman pascabencana. Situasi ini menjadi ujian nyata ketahanan pangan Indonesia di tahun 2026, ketika sektor perikanan Aceh diharapkan bangkit lebih kuat dengan teknologi budidaya yang adaptif terhadap iklim ekstrem.
Romadhon Jasn kembali menegaskan bahwa dukungan masyarakat sipil terhadap kebijakan kementerian adalah bentuk tanggung jawab moral bersama. Menurutnya, pengerahan taruna secara langsung merupakan strategi cerdas untuk mempercepat rehabilitasi teknis yang tidak mungkin ditanggung daerah sendirian. Momentum ini harus dijaga agar menjadi titik balik bagi nelayan Aceh untuk kembali berdaya dan menopang masa depan maritim nusantara.
Meski akses jalan di sejumlah titik seperti Kuala Simpang masih terbatas akibat lumpur, distribusi logistik KKP sebanyak 159 ton bantuan telah mulai menjangkau desa-desa terisolasi. Melalui transparansi informasi di portal resmi KKP, publik diajak ikut mengawasi agar setiap rupiah dana pemulihan benar-benar digunakan untuk membangun kembali infrastruktur perikanan yang hancur, bukan sekadar solusi sementara.
Menutup keterangannya, Romadhon Jasn mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung pemulihan Aceh sebagai pilar utama ekonomi biru nasional. Masyarakat sipil, ujarnya, berkomitmen menjaga semangat para taruna dan relawan yang sedang berjibaku di lapangan agar swasembada pangan dari laut tetap terjaga. Di tengah duka bencana, kolaborasi kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan rakyat menjadi kekuatan utama Indonesia untuk bangkit kembali.
Komentar