THEREPUBLIKA, USA — Kasus penembakan seorang warga negara Amerika Serikat oleh agen imigrasi federal di Minneapolis berbuntut tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Sejumlah anggota Partai Demokrat di DPR AS menyiapkan langkah pemakzulan terhadap Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, menuding adanya penyalahgunaan kewenangan dan pembiaran kekerasan aparat.
Korban, Renee Nicole Good, tewas setelah ditembak saat mengemudikan mobilnya di kawasan permukiman. Pemerintah federal menyebut insiden itu sebagai bagian dari ancaman ekstremisme domestik. Namun pejabat kota Minneapolis menolak klaim tersebut dan menyebut tindakan aparat sebagai penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Wali Kota Minneapolis Jacob Frey secara terbuka meminta agen imigrasi federal angkat kaki dari kota itu. Pemerintah pusat justru menambah personel, memicu ketegangan terbuka antara aparat federal dan pemerintah lokal.
Anggota DPR Robin Kelly bersama Ilhan Omar dan Maxine Dexter menyatakan akan mengajukan pasal pemakzulan terhadap Noem. Mereka menuding Departemen Keamanan Dalam Negeri:
• mengabaikan akuntabilitas dalam operasi ICE,
• menghalangi pengawasan legislatif,
• serta membiarkan praktik penangkapan dan penggunaan kekuatan tanpa dasar hukum yang jelas.
Para legislator menilai pola tersebut telah melampaui mandat keamanan dan mengancam hak sipil warga negara.
Departemen Keamanan Dalam Negeri menyebut rencana pemakzulan sebagai manuver politik. Pemerintah berdalih penegakan imigrasi yang agresif diperlukan di tengah meningkatnya serangan terhadap petugas federal.
Pernyataan tersebut menuai kritik karena dianggap mengaburkan substansi kasus penembakan yang menewaskan warga sipil.
Meski kemarahan terhadap kebijakan keamanan Trump meluas di kalangan Demokrat, partai itu belum sepenuhnya solid. Pimpinan Demokrat di DPR belum memberi dukungan resmi, mengingat peluang pemakzulan kecil di parlemen yang dikuasai Partai Republik.
Sebagian anggota mendorong pembatasan kewenangan ICE melalui jalur anggaran sebagai langkah yang dinilai lebih realistis.
Proses pemakzulan di AS membutuhkan persetujuan mayoritas DPR dan dukungan dua pertiga Senat untuk menjatuhkan sanksi pemecatan. Dengan konfigurasi politik saat ini, upaya terhadap Kristi Noem diperkirakan lebih bersifat tekanan politik ketimbang ancaman langsung.
Namun bagi Demokrat, kasus Minneapolis telah menjadi titik balik dalam perdebatan nasional soal batas kekuasaan aparat federal, relasi pusat–daerah, dan akuntabilitas negara terhadap nyawa warganya.
Komentar