THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memperbaiki iklim investasi dan menyelesaikan hambatan bisnis yang kerap menghambat laju daya saing Indonesia. Upaya ini, menurutnya, penting agar Indonesia mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia.
Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025), Purbaya mengatakan akan segera meluncurkan pusat pengaduan bisnis untuk menampung laporan dari para pengusaha yang menghadapi kendala investasi maupun birokrasi.
Ia bahkan menyampaikan secara ringan bahwa dirinya sudah terbiasa menyidangkan ratusan kasus investasi selama kariernya di berbagai kementerian.
“Kalau ada masalah bisnis, laporkan ke saya. Saya sudah menyidangkan mungkin 600 kasus, 600 sidang terus-terusan selama 3 tahun,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga berseloroh bahwa ketajaman dan kecerdikan analisa kasusnya sudah setingkat Abu Nawas, tokoh legendaris Timur Tengah yang terkenal akan kecerdikannya dalam menyelesaikan persoalan secara unik dan tak terduga.
Purbaya menceritakan kembali kisah Abu Nawas yang menggunakan minyak di kuda untuk mendeteksi siapa pendosa dan siapa orang jujur, sebelum mengklaim ia pernah menerapkan metode intuitif serupa saat menangani kasus debottlenecking investasi.
Tanpa menggunakan minyak, Purbaya mengatakan ia melatih instingnya lewat ritual bersalaman puluhan kali dalam persidangan, hingga akhirnya ia memahami pola siapa yang jujur dan siapa yang bermasalah.
“Mungkin 20 sidang sudah tahu siapa yang bersalah, tangannya dingin. Yang tidak bersalah hangat. Saya punya anak buah polisi, saya suruh periksa. Betul, dia yang salah,” kata Purbaya sambil tertawa kecil di forum.
Tak hanya retorika, Menkeu juga memaparkan rekam jejaknya ketika menjabat Wakil Ketua Debottlenecking di Kemenko Perekonomian, Maritim, dan Polhukam, di mana ia berhasil menyelesaikan 193 kasus investasi dengan nilai penanganan mencapai Rp 894 triliun.
Menurutnya, sering kali perspektif pemerintah dan pengusaha di lapangan berbeda. Untuk itulah ia menyiapkan satu hari penuh dalam sepekan khusus untuk memimpin sidang hambatan bisnis jika nantinya laporan mulai masuk ke pusat pengaduan yang segera diumumkan.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Hambatan Bisnis akan menjadi ruang formal bagi pemerintah dan pengusaha bertemu, mengadu data, menyidang masalah, lalu memutus solusi, demi perbaikan ekosistem bisnis Tanah Air.
“Kami akan sidangkan hambatan bisnis Anda satu per satu. Saya alokasikan waktu sehari penuh untuk memimpin langsung,” tutup Purbaya.
Komentar