THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Ketegangan antar-elite pemerintahan mencuat di tengah upaya penanganan bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta Kementerian Kehutanan, ESDM, dan Lingkungan Hidup melakukan “tobat nasuha” menuai kritik tajam dari Partai Golkar.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai pernyataan itu tidak tepat dilontarkan saat pemerintah sedang fokus membantu para korban. Ia menegaskan bahwa kondisi darurat saat ini membutuhkan kerja nyata, bukan saling menyalahkan.
“Saya menyayangkan pernyataan itu di tengah kita semuanya sedang konsentrasi membantu masyarakat korban banjir di Sumatra. Harusnya kita fokus bagaimana membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2025).
Menurut Doli, pemerintah seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, mulai dari logistik, BBM, air bersih, hingga kebutuhan komunikasi. “Sebaiknya pemerintah fokus ke sana, bukan saling menyalahkan,” tambahnya.
Doli juga secara terbuka mempertanyakan kapasitas Cak Imin dalam memberikan peringatan keras kepada kementerian lain. Ia menegaskan bahwa hanya Presiden yang memiliki kewenangan mengevaluasi atau menegur para menterinya.
“Yang bisa mengevaluasi, yang bisa menyuruh tobat atau tidak itu ya presiden. Cak Imin itu sebagai apa? Dia bukan presiden, hanya menko. Jadi menurut saya, Cak Imin sudah melampaui kewenangannya,” tegas Doli.
Lebih jauh, ia balik mempertanyakan kontribusi Menko PM tersebut dalam penanganan bencana di Sumatra. “Kalau mau dievaluasi, ya kita juga bisa mengevaluasi seluruh menteri termasuk Cak Imin. Sekarang mau tanya, dia buat apa dalam langkah penanganan bencana itu?” kritiknya.
Doli mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkali-kali menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas kabinet. Pernyataan yang saling menyudutkan antar-menteri dinilai justru merusak citra pemerintahan.
“Di tengah situasi seperti ini, jangan membuat keadaan semakin keruh. Jangan merasa paling benar. Masyarakat sedang menunggu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi tidak perlu saling menyalahkan sesama korps kabinet,” ujarnya.
Doli menilai polemik ini justru memperlihatkan ketidaksinkronan antar-anggota kabinet. “Ini menunjukkan kabinet tidak solid. Padahal Pak Prabowo selalu menegaskan pentingnya kerja bersama untuk rakyat,” tambahnya.
Meski sepakat bahwa penyebab banjir termasuk potensi kerusakan lingkungan perlu dievaluasi, Doli menilai waktu yang tepat untuk itu adalah setelah fase darurat berakhir.
“Nanti kalau sudah selesai penanganan darurat, baru kita cari penyebabnya. Apakah ada masalah lingkungan dan sebagainya. Itu menjadi evaluasi kita bersama,” jelasnya.
Doli menekankan kembali bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah solidaritas dan kerja konkret. “Dalam situasi seperti ini, kita harus membangun kebersamaan, bukan mencari siapa yang salah,” tutupnya.
Komentar