JAKARTA- Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana pergantian direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menuai sorotan dari masyarakat sipil. Tokoh pemuda Sulawesi, Laode Iswar Anugrah, menilai Menteri Pertahanan seharusnya fokus pada penguatan sektor pertahanan nasional di tengah ketidakpastian global, bukan mencampuri urusan korporasi dan pengelolaan investasi negara seperti Danantara.
Laode mengatakan isu pengelolaan BUMN dan sektor perbankan bukanlah ranah utama Kementerian Pertahanan. Menurutnya, pernyataan yang menyinggung pergantian direksi bank Himbara justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di sektor keuangan dan memicu spekulasi yang tidak perlu di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan dinamika geopolitik kawasan, Menteri Pertahanan seharusnya memastikan kesiapan sistem pertahanan negara. Urusan pergantian direksi bank BUMN atau pengelolaan investasi seperti Danantara bukanlah domain Menhan,” ujar Laode Iswar Anugrah dalam keterangannya.
Ia juga menilai dalam beberapa waktu terakhir pernyataan Sjafrie Sjamsoeddin kerap keluar dari koridor kewenangannya sebagai Menteri Pertahanan. Hal tersebut dinilai semakin terlihat pasca sejumlah pertemuan dengan tokoh-tokoh partai politik yang kemudian diikuti dengan pernyataan yang menyentuh isu di luar bidang pertahanan.
Pasca pertemuan dengan sejumlah tokoh partai politik, muncul pernyataan-pernyataan yang justru menyentuh sektor lain seperti perbankan dan investasi negara. Hal seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya di ruang publik.
Menurutnya, pengelolaan BUMN, termasuk bank-bank yang tergabung dalam Himbara, berada di bawah koordinasi kementerian teknis serta mekanisme tata kelola korporasi yang jelas. Pernyataan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan langsung dinilai berpotensi memicu ketidakpastian pasar dan mengganggu stabilitas sektor keuangan nasional.
Selain itu, Laode menilai fokus pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada penguatan pertahanan nasional, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta peningkatan kesejahteraan prajurit di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan.
“Kami meminta Menteri Pertahanan untuk tetap berada pada koridor tugasnya. Fokuslah pada penguatan pertahanan negara dan tidak menciptakan polemik baru dengan mengomentari urusan investasi negara maupun struktur direksi perbankan,” tegas kader IPNU tersebut.
Komentar