THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Dugaan bermasalahnya Proyek Pengaman Pantai Raha di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kembali mencuat. Serikat Demokrasi dan Lingkungan (SIDALI) Sultra mendesak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari.
Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa dan forum hearing yang digelar serentak di Jakarta dan Sulawesi Tenggara. Di Jakarta, aksi berlangsung di Kantor Ditjen SDA Kementerian PU serta Kejaksaan Agung RI, sementara di daerah digelar di Kantor BWS Sulawesi IV Kendari dan Kejaksaan Tinggi Sultra.
Dalam hearing di Kantor Ditjen SDA, perwakilan SIDALI Sultra memaparkan sejumlah dokumentasi visual lapangan yang diduga menunjukkan lemahnya pengawasan proyek, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, serta potensi penyimpangan pekerjaan fisik. Proyek tersebut diketahui menggunakan anggaran APBN senilai Rp28 miliar dan dilaksanakan oleh PT Pinar Jaya Perkasa.
Atas dasar temuan tersebut, SIDALI Sultra meminta Menteri Pekerjaan Umum melalui Dirjen SDA untuk mengevaluasi dan merekomendasikan pencopotan Kepala BWS Sulawesi IV Kendari. Selain itu, mereka juga menuntut peninjauan terhadap kinerja Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab langsung atas proyek tersebut.
Menurut SIDALI Sultra, evaluasi total diperlukan untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara serta memastikan proyek infrastruktur strategis benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi dan bencana alam.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Sekretariat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU menyatakan pihaknya menghargai partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan. Ia menegaskan bahwa laporan dan rekomendasi yang disampaikan akan dipelajari lebih lanjut.
“Kami akan melakukan klarifikasi ke pihak balai terkait. Jika memang ditemukan indikasi serius, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme, termasuk kemungkinan turun langsung ke lapangan,” ujarnya di hadapan peserta hearing di Gedung Center Ditjen SDA, Jakarta Selatan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Muna masih masuk dalam rencana program lanjutan pembangunan sumber daya air. Oleh karena itu, pengawasan publik dinilai penting agar pelaksanaan proyek ke depan lebih akuntabel dan tepat sasaran.
Sementara itu, Koordinator SIDALI Sultra, Ahmad Yahya Tikori, menegaskan bahwa proyek pengaman pantai memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek konstruksi, tapi menyangkut perlindungan warga pesisir. Jika pengawasan lemah atau ada penyimpangan, maka risikonya sangat besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain mendesak Ditjen SDA, SIDALI Sultra juga meminta Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan, termasuk melakukan penelusuran awal terhadap dugaan potensi kerugian keuangan negara.
“Kami akan terus mengawal kasus ini secara terbuka dan konstitusional. Jika tidak ada tindak lanjut serius, kami siap mengambil langkah lanjutan,” pungkasnya.
Komentar