THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Perdebatan seputar arah diplomasi Indonesia kembali mengemuka menjelang akhir 2025, menyusul kritik terbuka diplomat senior Dino Patti Djalal terhadap kinerja Menteri Luar Negeri Sugiono. Kritik tersebut memicu diskusi luas di ruang publik, terutama terkait gaya komunikasi dan pendekatan diplomasi yang dinilai lebih senyap dibandingkan periode sebelumnya.
Sebagian pihak membaca gaya ini sebagai penurunan energi diplomasi. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa yang terjadi bukan kemunduran, melainkan pergeseran paradigma. Diplomasi Indonesia dinilai tengah bertransformasi dari pendekatan yang menonjolkan visibilitas personal menuju kerja institusional yang lebih teknis, terukur, dan berorientasi hasil jangka panjang.
Aktivis muda dan pengamat kebijakan publik Wanda Assyura menilai kritik tersebut sah dalam tradisi demokrasi, namun perlu dibaca secara lebih kontekstual. Menurutnya, perubahan gaya tidak otomatis berarti penurunan kualitas kerja diplomasi. “Yang sedang terjadi bukan pelemahan, tetapi pergeseran cara kerja. Diplomasi hari ini tidak selalu harus bising untuk bisa efektif,” ujarnya kepada awak media, Selasa (23/12/225) di Jakarta.
Di bawah kepemimpinan Sugiono, diplomasi Indonesia dinilai lebih menekankan konsistensi posisi nasional di forum-forum strategis, pengamanan kepentingan ekonomi-politik, serta stabilitas hubungan luar negeri di tengah dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Keberhasilan diplomasi, dalam konteks ini, tidak semata diukur dari intensitas komunikasi publik, melainkan dari dampak kebijakan yang dihasilkan.
Kritik mengenai minimnya pidato dan wawancara publik juga dipandang perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam praktik diplomasi modern, terutama pada isu-isu sensitif seperti keamanan kawasan, perdagangan strategis, dan perlindungan kepentingan nasional, tidak semua proses dapat atau perlu dipublikasikan secara luas.
Wanda menilai terlalu kuatnya tuntutan visibilitas justru berisiko mengaburkan esensi diplomasi itu sendiri. “Diplomasi bukan panggung pertunjukan. Ia adalah kerja negara yang hasilnya sering kali baru terasa dalam jangka menengah dan panjang, bukan dalam sorotan kamera,” katanya.
Dalam konteks keterlibatan masyarakat sipil, Wanda sepakat bahwa partisipasi publik penting, namun ia mengingatkan bahwa tidak seluruh proses diplomasi bisa dibuka tanpa risiko. Keterbukaan yang tidak terkelola dapat menciptakan distorsi, bahkan membuka ruang intervensi kepentingan eksternal yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional.
“Tidak semua undangan internasional atau forum publik bernilai strategis. Penyaringan adalah bagian dari kedaulatan kebijakan, bukan bentuk pengabaian,” tegas Wanda, menanggapi kritik soal minimnya kehadiran Menlu di sejumlah forum non-pemerintah.
Menurutnya, kritik Dino Patti Djalal lebih mencerminkan perbedaan generasi dan gaya diplomasi ketimbang kegagalan sistemik. Era sebelumnya menekankan diplomasi panggung yang komunikatif, sementara era kini menuntut efisiensi, presisi, dan ketahanan kebijakan di tengah ketidakpastian global.
Wanda menilai membaca diplomasi hari ini dengan kacamata masa lalu berisiko melahirkan penilaian yang tidak sepenuhnya adil. “Ada sistem yang terlihat diam karena berhenti, tapi ada juga yang tampak sunyi karena sedang bekerja sangat keras,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Wanda menekankan bahwa kritik tetap penting sebagai pengingat dan kontrol publik. Namun, kritik tersebut perlu diiringi dengan kesediaan membaca perubahan zaman. “Kerja sunyi diplomasi Indonesia hari ini bukan kemunduran, melainkan adaptasi. Dan adaptasi adalah syarat bertahan bagi negara di dunia yang semakin keras,” pungkas Wanda.
Komentar