THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Di tengah eskalasi konflik yang kian memanas antara Amerika Serikat dan Iran, peluang bagi Indonesia untuk mengambil peran sebagai jembatan dialog perdamaian semakin terbuka lebar. Posisi Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif kini berada pada titik strategis untuk tampil sebagai mediator yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Momentum ini muncul ketika komunikasi langsung antara pihak yang bertikai mulai mengalami kebuntuan dan dunia membutuhkan aktor netral yang mampu menjembatani kepentingan tanpa membawa agenda geopolitik tersembunyi.
Indonesia memiliki rekam jejak diplomasi yang relatif bersih dan konsisten dalam membawa misi perdamaian dunia, mulai dari konflik Kamboja, Filipina Selatan, hingga peran aktif dalam berbagai misi perdamaian PBB. Modal historis ini menjadi kekuatan moral dan politik yang membuat Indonesia memiliki legitimasi untuk terlibat dalam upaya de-eskalasi konflik di kawasan Teluk, khususnya di Selat Hormuz yang merupakan jalur vital energi dunia.
Selat Hormuz bukanlah jalur biasa. Sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati jalur ini setiap harinya. Ketegangan di kawasan tersebut secara langsung akan mempengaruhi harga minyak dunia, biaya logistik global, hingga stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kenaikan harga minyak dunia tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga berpengaruh pada inflasi, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional.
Melihat situasi tersebut, Aktivis Nusantara Romadhon Jasn menilai bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam konflik global yang berdampak langsung pada kepentingan nasional. Menurutnya, Indonesia justru harus mengambil peran sebagai jembatan dialog untuk mendorong de-eskalasi. “Indonesia jangan hanya jadi penonton konflik dunia. Kita harus berani mengambil peran sebagai juru damai, karena dampak konflik Teluk Hormuz bisa langsung terasa sampai ke dapur rakyat Indonesia,” ujar Romadhon di Jakarta, Minggu (22/3).
Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunikan diplomatik karena dapat diterima oleh Iran maupun Amerika Serikat. Indonesia tidak memiliki konflik historis dengan Iran dan di sisi lain memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat dalam berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga pertahanan. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat penerimaan politik yang relatif baik di kedua belah pihak.
Secara geopolitik, dunia saat ini sedang memasuki fase ketidakpastian baru di mana konflik tidak lagi dimenangkan sepenuhnya melalui kekuatan militer, tetapi melalui tekanan ekonomi, logistik, dan pengaruh diplomasi. Dalam situasi seperti ini, negara yang mampu membuka jalur komunikasi justru memiliki peran strategis yang sangat besar dalam menentukan arah konflik.
Romadhon menilai bahwa pendekatan yang dapat dilakukan Indonesia adalah memulai dari diplomasi kemanusiaan dan stabilitas ekonomi global, bukan langsung masuk ke ranah politik dan militer. “Pendekatan kemanusiaan dan stabilitas ekonomi biasanya lebih mudah diterima sebagai pintu masuk dialog. Dari situ baru kepercayaan bisa dibangun secara bertahap,” jelasnya.
Indonesia juga dapat menginisiasi forum dialog terbatas yang mempertemukan perwakilan kedua negara dalam forum yang netral dengan agenda utama de-eskalasi dan perlindungan jalur logistik internasional. Jika jalur logistik dan energi dunia terganggu, maka dampaknya bukan hanya dirasakan oleh negara yang berkonflik, tetapi oleh seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang.
Lebih jauh, langkah diplomasi ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Artinya, peran Indonesia dalam mendorong perdamaian bukan hanya pilihan politik luar negeri, tetapi merupakan amanat konstitusi negara.
Di sisi lain, dunia internasional saat ini juga sedang mencari kekuatan penyeimbang di tengah rivalitas global. Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara, anggota G20, dan representasi negara Global South memiliki peluang besar untuk memainkan peran tersebut. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan baik, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negara berkembang, tetapi sebagai kekuatan diplomasi yang diperhitungkan dalam percaturan global.
Romadhon Jasn menegaskan bahwa keberanian mengambil peran dalam diplomasi perdamaian akan membawa dampak besar bagi posisi Indonesia di dunia internasional. “Kalau Indonesia berhasil mengambil peran dalam meredakan ketegangan di Teluk Hormuz, maka Indonesia akan naik kelas dari sekadar negara peserta menjadi negara penentu dalam diplomasi global,” tegasnya.
Menurutnya, diplomasi Indonesia harus membawa pesan keadilan dan kemanusiaan agar memiliki legitimasi kuat di mata dunia. Indonesia harus berdiri di tengah, tidak memihak, tetapi aktif mendorong dialog dan penyelesaian damai. Dengan posisi tersebut, Indonesia dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai.
Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam mendorong de-eskalasi konflik juga akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menjaga stabilitas harga energi dan melindungi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diplomasi perdamaian ini bukan hanya tentang citra internasional, tetapi juga tentang melindungi kepentingan nasional Indonesia.
Menutup pernyataannya, Romadhon Jasn menyampaikan bahwa dunia saat ini membutuhkan lebih banyak negara yang berani menjadi jembatan perdamaian. “Dunia tidak kekurangan negara kuat, tetapi dunia kekurangan negara yang dipercaya. Indonesia punya peluang menjadi negara yang dipercaya itu, dan momentum itu ada sekarang,” pungkasnya.
Komentar