THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Dinamika sentimen publik yang meningkat di ruang digital Indonesia pada Februari 2026 bukan sekadar gelombang ketidakpuasan yang perlu diredam. Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) memandangnya sebagai sinyal berharga yang justru memberi pemerintah peta jalan yang lebih akurat tentang arah kebijakan dan pola komunikasi publik. Di tengah transisi kebijakan strategis yang sedang berjalan, suara masyarakat dinilai sebagai aset demokrasi paling jujur yang tidak bisa direkayasa.
Tiga isu yang paling banyak diperbincangkan dalam dua pekan terakhir, yakni perjanjian dagang ART dengan Amerika Serikat, kepastian nasib tenaga honorer pasca skema PPPK, serta stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan, mencerminkan tingginya ekspektasi rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bagi JAN, masyarakat yang vokal justru menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah masih terjaga.
“Dinamika opini publik adalah tanda demokrasi yang sehat dan hidup. Ketika rakyat bersuara, sesungguhnya mereka sedang mempercayakan harapannya kepada pemimpin yang mereka pilih. Tugas kita bersama adalah memastikan setiap suara itu sampai ke telinga yang tepat dan berbuah kebijakan yang tepat sasaran,” tegas Koordinator JAN, Romadhon Jasn, Rabu (25/2/2026).
JAN menilai pemerintah telah menunjukkan responsivitas yang patut diapresiasi. Klarifikasi cepat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait isu halal pasca ART, sikap tegas Menteri Luar Negeri Sugiono di podium Dewan Keamanan PBB, serta komitmen Menteri PPMI Mukhtarudin dalam reformasi biaya Rp 0 untuk PMI menjadi bukti bahwa pemerintah tidak abai terhadap aspirasi publik.
“Tindakan-tindakan konkret inilah yang perlu terus dikomunikasikan secara luas agar masyarakat memahami bahwa pemerintah sedang bekerja keras di banyak sektor secara simultan,” ujar Romadhon.
Ia juga menilai Presiden Prabowo memiliki rekam jejak keberanian yang konsisten di tingkat nasional maupun internasional. “Dari meja perundingan di Washington hingga forum PBB, Indonesia kini berbicara dengan kepala tegak. Tantangannya adalah memastikan capaian global itu benar-benar dirasakan sampai ke tingkat akar rumput,” tambahnya.
Menurut JAN, isu tenaga honorer dan stabilitas harga merupakan dua sektor yang membutuhkan percepatan komunikasi kebijakan. Bukan karena minim kerja, melainkan karena banyak program yang belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Penguatan kanal komunikasi hingga tingkat daerah dinilai akan memperbaiki persepsi publik secara alami tanpa perlu pencitraan berlebihan.
“Sentimen positif tidak datang dengan sendirinya. Ia dibangun dari konsistensi antara janji dan tindakan, antara kebijakan di atas kertas dan dampaknya di kehidupan sehari-hari. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat, dan publik perlu diyakinkan melalui keterbukaan informasi,” kata Romadhon.
JAN menegaskan komitmennya untuk terus memilah setiap arus opini publik secara objektif dan bertanggung jawab. Aspirasi yang berbasis persoalan nyata akan disampaikan sebagai masukan kebijakan, sementara disinformasi akan diluruskan dengan data agar ruang publik tetap sehat.
“Di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu akurat, kami memilih berdiri di sisi kebenaran dan kemajuan. Rakyat Indonesia terlalu cerdas untuk dipecah oleh sentimen sesaat, dan kepemimpinan Presiden Prabowo terlalu kuat untuk digoyang oleh opini yang tidak berbasis fakta,” pungkas Romadhon.
Komentar