THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA- Foto peninjauan Presiden Prabowo Subianto pada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Nganjuk, Jawa Timur, memicu kegaduhan di ruang digital. Dalam dokumentasi tersebut, tampak pajangan tabung gas LPG 3 kilogram berlabel Rp 16.000. Angka ini memantik reaksi skeptis dari masyarakat bawah yang sehari-hari menghadapi realitas berbeda jauh di lapangan, di mana komoditas bersubsidi itu kerap melambung tinggi hingga menembus Rp 22.000.
Kritik publik yang masif dinilai sebagai sinyal kuat adanya sumbatan informasi antara kenyataan pasar tapak dengan laporan para pembantu Kepala Negara. Namun, polemik tersebut juga memperlihatkan perlunya meluruskan pemahaman rantai tata niaga. Nominal belasan ribu itu merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi yang berlaku di tingkat agen atau pangkalan termasuk badan usaha desa selaku penyalur utama bukan nilai jual langsung pada toko kelontong biasa.
”Aspirasi masyarakat di media sosial adalah alarm keras bagi Pemerintah, sekaligus koreksi atas karut-marutnya jalur pasokan. Warga menjerit karena saat ini penyalur resmi masih melepas barang ke pengecer dengan angka tinggi, sehingga tingkat konsumen melonjak tajam. Padahal, jika koperasi dikawal agar konsisten menjual sesuai aturan, pemilik kios kecil bisa mengambil stok dari sana dan melepasnya kembali dengan margin wajar sekitar Rp 18.000,” ujar Romadon Jasn, Aktivis Nusantara, Senin (18/5/2026).
Persoalan laten bahan bakar bersubsidi ini terletak pada skema distribusi berjenjang yang melibatkan Pertamina, SPBE, pangkalan resmi, hingga penjual informal. Regulasi sering kali kehilangan taji begitu komoditas bergerak keluar dari wilayah pengawasan formal. Di sinilah peran krusial badan usaha milik desa diuji untuk memangkas mata rantai yang terlalu panjang agar tidak dimanfaatkan oleh para mafia penimbun.
”Publik sebetulnya melihat niat dan kebijakan Kepala Negara sudah sangat tepat serta berpihak pada rakyat kecil. Masalahnya ada pada tataran eksekusi oleh jajaran kabinet tingkat bawah yang lambat dan kerap menyodorkan laporan Asal Bapak Senang (ABS). Jika model kerja birokrasi tidak diubah, kegagalan operasional inilah yang pada akhirnya menggerus citra baik kepemimpinan nasional,” katanya.
Untuk mencegah terjadinya spekulasi dan kebocoran kuota ke pihak yang tidak berhak, mekanisme pembelian di tingkat desa harus diperketat dengan penargetan berbasis teknologi rigid. Validasi manual saat ini terbukti sangat rentan dimanipulasi oleh spekulan. Oleh karena itu, penguatan sistem digital menjadi sebuah keharusan agar barang bersubsidi tidak keluar tanpa kontrol.
”Sistem distribusi tidak boleh longgar karena pemburu rente di lapangan sangat banyak. Penggunaan e-KTP yang saat ini berjalan harus ditingkatkan akurasinya. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah harus mempertimbangkan usulan teknologi mutakhir seperti pemindaian retina digital (retina scan) untuk memastikan setiap pasokan benar-benar jatuh ke tangan warga miskin serta pelaku UMKM, bukan diborong oleh penimbun,” tutur Romadhon.
Masyarakat menaruh harapan besar agar konsep penguatan ekonomi domestik ini tidak mandek sebagai proyek peresmian belaka. Jika ribuan koperasi yang baru didirikan tersebut memegang kendali pasokan dengan kuota pangkalan resmi (sekitar 1.000 tabung per bulan) yang terkunci oleh validasi digital, maka lembaga tersebut bisa menjadi jangkar penyelamat daya beli masyarakat.
Di tengah situasi ekonomi domestik yang sedang tertekan oleh gejolak global, stabilitas harga energi di tingkat pedesaan menjadi indikator krusial. Keberhasilan program ini dalam merealisasikan harga murah secara berkelanjutan melalui sistem yang transparan akan menjadi bukti apakah visi kerakyatan mendarat dengan selamat di dapur warga.
”Kementerian terkait dan Pertamina harus melakukan pengawalan ketat dari hulu hingga ke hilir. Sarana distribusi desa wajib diproteksi habis-habisan agar kuotanya aman. Hanya dengan pengawasan ketat, implementasi teknologi yang tepat, serta keterlibatan masyarakat sipil, perlindungan terhadap hak ekonomi rakyat kecil di pedesaan bisa benar-benar terwujud,” pungkas Romadhon.
Komentar