THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA– Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Polres Bau-Bau berinisial YH dalam aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Bumi Buton Delta Mega (BBDM).
Ketua Umum HP21N, Arnol Ibnu Rasyid, mengatakan bahwa isu tersebut telah menjadi perhatian publik dan perlu ditangani secara serius guna menjaga integritas institusi kepolisian serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Menurut Arnol, apabila dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut terbukti, maka tindakan tegas harus segera diambil sesuai ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku di lingkungan Polri.
“Institusi kepolisian merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota Polri harus ditangani secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujar Arnol, Minggu (31/5/2026).
HP21N juga meminta Propam Polda Sulawesi Tenggara dan Mabes Polri untuk menelusuri informasi terkait dugaan peran anggota Polres Bau-Bau berinisial YH yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas perusahaan tambang PT BBDM yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak.
Selain itu, Arnol mendorong instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga pengawas sektor pertambangan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayah operasional perusahaan tersebut.
Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta tidak melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak mana pun.
“Kami berharap seluruh pihak dapat menghormati proses hukum yang berlaku dan bersikap kooperatif apabila dimintai keterangan. Dengan demikian, fakta yang sebenarnya dapat terungkap secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
HP21N menegaskan bahwa penyelidikan yang terbuka dan profesional diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sekaligus memastikan tata kelola sektor pertambangan berjalan sesuai prinsip hukum dan akuntabilitas.
Arnol menambahkan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan berharap Propam segera memberikan klarifikasi maupun hasil pemeriksaan kepada publik demi menghindari berkembangnya informasi yang simpang siur di masyarakat.
Saat berita ini tayang redaksi sementara berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Komentar