THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Setelah aksi BEM UI pada Jumat (12/6/2026), akhirnya ada respons politik yang substansif. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Gerindra, Bahtra Banong, mengakui bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Bahtra menyebut program tersebut mulia, tapi tidak menampik adanya pengelolaan yang tidak jujur. Presiden Prabowo, menurutnya, telah bertindak tegas dengan mengganti tiga pimpinan Badan Gizi Nasional.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menilai pernyataan ini sebagai perkembangan yang sehat. Sebab, kritik mahasiswa tidak direspons dengan kemarahan atau pembelaan buta, melainkan dengan pengakuan dan langkah perbaikan.
“Yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan. Mahasiswa menyampaikan tuntutan, pemerintah mendengar dan membenahi. Ini demokrasi yang bekerja,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn, Senin (15/6/2026).
JAN mengapresiasi Bahtra yang tidak sekadar membela program, tapi juga jujur soal adanya masalah di lapangan. Menurut Romadhon, sikap seperti ini justru memperkuat kepercayaan publik.
“Publik tidak bodoh. Mereka bisa membedakan antara program yang baik dan eksekusi yang buruk. Dengan mengakui kesalahan dan segera memperbaiki, pemerintah menunjukkan ketegasan,” imbuhnya.
Terkait tuntutan mahasiswa soal pemborosan APBN, JAN berpendapat bahwa evaluasi anggaran adalah hak publik. Apalagi jika ditemukan indikasi inefisiensi dalam program yang meny meny meny meny meny meny meny meny
Namun, JAN juga mengingatkan agar kritik tidak berubah menjadi adu domba. Perbaikan yang sudah dimulai harus didukung, tanpa meninggalkan fungsi kontrol.
“Mari kawal bersama. Bukan dengan saling jatuhkan, tapi dengan memastikan setiap langkah perbaikan benar-benar terjadi. Itu yang menguntungkan rakyat,” kata Romadhon.
JAN berharap dialog antara mahasiswa dan pemerintah terus berjalan. Karena pada akhirnya, tujuannya sama: program berjalan efektif, anggaran tepat sasaran, dan rakyat mendapat manfaat.
Komentar