THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA- Transisi besar sedang terjadi di dapur negara. Memasuki Februari 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengaktifkan platform “Gizi-Log” untuk mengawasi setiap rupiah dari anggaran Rp855 miliar per hari. Langkah ini menjadi serangan balik terhadap sindikat makelar pangan yang selama ini mengincar margin dari proyek-proyek bantuan pemerintah di tingkat daerah.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa sistem ini bukan sekadar urusan administrasi digital. “Ini adalah hakim garis otomatis. Jika sistem mendeteksi SPPG membeli telur atau beras di atas harga pasar tanpa alasan logis, akses anggaran mereka akan langsung terkunci secara permanen,” ujar Nanik dalam evaluasi operasional di Jakarta.
Romadhon, pegiat sosial Gagas Nusantara yang intens memantau transparansi bantuan sosial, menilai strategi ini adalah “obat pahit” yang diperlukan. Menurutnya, kegaduhan di media sosial sampai hari ini merupakan alarm bahwa transparansi manual tidak lagi cukup untuk menjaga kepercayaan publik. “Gizi-Log hadir untuk memagari piring anak-anak kita dari ‘tangan nakal’ makelar struktural yang terbiasa menyunat margin di balik kerumitan birokrasi daerah,” kata Romadhon kepada awak media, Senin (2/2/2026).
Sistem Gizi-Log bekerja dengan melacak rantai pasok secara end-to-end, mulai dari harga beli di tingkat petani lokal, proses distribusi, hingga komposisi nutrisi yang tersaji di meja siswa. Setiap transaksi harus terdokumentasi secara digital dan akan diverifikasi oleh algoritma pusat guna mendeteksi adanya penggelembungan harga (mark-up) atau pengurangan kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan standar operasional.
“Vendor atau pengelola yang terdeteksi ‘bermain’ dengan tengkulak nakal akan langsung masuk daftar hitam (blacklist) permanen tanpa kesempatan kedua,” tegas Nanik.
Kebijakan ini juga membawa napas baru lewat aturan “Sekolah Mandiri”. Sekolah di kawasan ekonomi mapan kini diperbolehkan tidak menerima program jika merasa gizinya sudah tercukupi. Keputusan ini memungkinkan BGN melakukan efisiensi anggaran secara masif di tengah keterbatasan ruang fiskal pendidikan.
Algoritma sistem akan secara otomatis mengalihkan dana dari sekolah yang menolak tersebut ke wilayah zona merah stunting untuk memenuhi kebutuhan balita dan anak-anak jalanan.
Romadhon Jasn mengusulkan agar transparansi digital ini diperkuat dengan pemasangan “Papan Belanja Harian” di pilar-pilar sekolah sebagai bentuk pengawasan langsung oleh orang tua siswa. Melalui akses di Laman Resmi Badan Gizi Nasional, publik kini bisa melihat apakah harga beli bahan baku di sekolah mereka sesuai dengan harga pasar atau tidak.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat soal prosedur, tapi menutup mata bahwa lewat sistem digital ini, jutaan anak di daerah terpencil merasakan asupan protein berkualitas secara konsisten. Tugas kita adalah menjadi alarm yang menjaga, bukan penjegal yang mematikan harapan,” pungkas Romadhon.
Komentar