THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (12/2/2026), dengan fokus pada percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan penguatan industri perikanan nasional.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan pentingnya membangun ekosistem kelautan yang terintegrasi, mulai dari peningkatan kapasitas produksi nelayan hingga penguatan industri galangan kapal dan hilirisasi hasil perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pembangunan tahap pertama Kampung Nelayan Merah Putih telah berjalan di 65 titik dan saat ini mencapai progres 50 persen.
“Targetnya tahap pertama dapat diselesaikan pada Februari,” kata Trenggono.
Ia menegaskan, program ini tidak sekadar membangun kawasan permukiman, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan produktivitas nelayan melalui dukungan sarana prasarana, sistem distribusi, dan akses pasar yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menjelaskan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih akan menjadi bagian dari ekosistem yang ditangani oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero). BUMN tersebut akan berperan dalam mengoptimalkan potensi kelautan nasional sekaligus memperkuat struktur bisnis sektor perikanan.
Menurut Dony, pembangunan harus dipersiapkan secara menyeluruh, termasuk memastikan kepastian offtaker agar hasil produksi nelayan terserap pasar secara berkelanjutan.
Rapat juga membahas konsolidasi galangan kapal nasional di bawah PT PAL sebagai langkah strategis memperkuat industri maritim dalam negeri. Konsolidasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan daya saing nasional.
Selain memperkuat struktur industri, kebijakan ini diproyeksikan membuka lapangan kerja baru dalam skala besar, khususnya di sektor teknik perkapalan dan industri turunan perikanan.
Pemerintah menilai penguatan sektor kelautan merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang bertumpu pada potensi domestik. Dengan optimalisasi sumber daya laut dan pengembangan industri hilir, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Rapat terbatas tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah dalam menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional ke depan.
Komentar