THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa Timur menjadi pemandangan yang meresahkan dalam sepekan terakhir. Mulai dari Lumajang, Surabaya Raya, Malang, hingga Ponorogo, truk tronton, bus, dan kendaraan berat lainnya terpaksa menunggu berjam-jam untuk mengisi BBM subsidi jenis Biosolar dan Pertalite.
Keluhan mulai bermunculan. Para sopir truk mengaku harus mengantre hampir satu jam hanya untuk mendapatkan solar subsidi, bahkan ada yang memilih pindah SPBU karena antrean di tempat lain tidak kalah panjang. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Timur menyebut operasional armada terganggu, pendapatan sopir menurun, hingga potensi gesekan antarsopir di SPBU karena saling serobot antrean.
Menanggapi situasi ini, Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, mengimbau masyarakat untuk tidak panik. “Kami memahami keresahan masyarakat. Sering kali kita lebih takut pada pesan berantai di grup WhatsApp daripada fakta di lapangan. Padahal kalau semua membeli secukupnya, antrean panjang di SPBU tidak akan pernah terjadi,” ujar Romadhon, Minggu (28/6/2026).
Pertamina Patra Niaga pun bergerak cepat. Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, memastikan bahwa ketersediaan BBM subsidi tetap aman dan pihaknya telah mengambil langkah mitigasi strategis. Perusahaan mencatat, per Juni 2026, realisasi penyaluran Biosolar di Jawa Timur bahkan telah melampaui 100 persen dari kuota berjalan, sementara Pertalite mencapai 96 persen.
Untuk mengurai antrean, Pertamina menerapkan skema double alih suplai, yaitu penambahan pasokan dari lebih dari satu terminal BBM secara bersamaan. Mobil tangki juga dimaksimalkan dengan skala prioritas ke wilayah yang mengalami lonjakan permintaan tertinggi.
Romadhon menilai perubahan kebijakan kuota BBM dari sistem tahunan menjadi bulanan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu pemicu utama. “Dulu setiap SPBU mendapat kuota tahunan, antrean baru terlihat menjelang akhir tahun. Sekarang, kuota bulanan membuat stok lebih cepat menipis setiap tanggal 22 ke atas. Ini harus dievaluasi,” ujarnya.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, juga menyoroti hal serupa dan meminta pemerintah mengevaluasi sistem distribusi agar kejadian serupa tidak berulang setiap bulan. Organda Jatim bahkan mengusulkan penghapusan sistem barcode dan penyederhanaan penyaluran solar subsidi hanya untuk angkutan umum berpelat kuning yang legal.
Romadhon menambahkan bahwa selain evaluasi sistem kuota, pemerintah dan Pertamina perlu mulai memikirkan solusi struktural jangka panjang. “Digitalisasi sistem distribusi BBM subsidi harus terus diperkuat. Jangan sampai setiap akhir bulan selalu ada drama antrean. Kita butuh sistem yang prediktif, bukan reaktif,” ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan di SPBU, agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif.
Romadhon mengajak semua pihak untuk tetap tenang. “Pemerintah dan Pertamina sudah bergerak. Kepanikan justru akan memperparah situasi. Mari kita bijak, beli sesuai kebutuhan, dan percayakan penanganan kepada yang berwenang. Ini adalah ujian bagi sistem distribusi kita, dan kita semua harus belajar darinya,” pungkas Romadhon.
Komentar