THEREPUBLIKA.ID, KENDARI– Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (AP2 Indonesia) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari pada Rabu, 22 Juli 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan atas belum adanya tindak lanjut terhadap surat permohonan audiensi yang telah disampaikan AP2 Indonesia sekitar satu bulan lalu.
Menurut AP2 Indonesia, sebelum memutuskan turun ke jalan, organisasi telah menempuh langkah yang lebih beradab dan konstruktif melalui mekanisme komunikasi kelembagaan dengan mengirimkan surat resmi permohonan audiensi kepada BWS Sulawesi IV Kendari. Audiensi tersebut dimaksudkan untuk membahas hasil pemantauan lapangan terhadap sejumlah proyek pengaman pantai yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, hingga hampir satu bulan sejak surat tersebut diterima, AP2 Indonesia menyatakan belum memperoleh kepastian jadwal audiensi maupun respons resmi dari BWS Sulawesi IV Kendari.
Ketua AP2 Indonesia, Fardin Nage, menegaskan bahwa lahirnya gerakan demonstrasi ini bukanlah bentuk penolakan terhadap institusi pemerintah, melainkan konsekuensi atas tidak terbukanya ruang dialog yang sebelumnya telah diupayakan secara formal.
“Kami telah menunjukkan iktikad baik dengan menempuh jalur komunikasi kelembagaan. Surat permohonan audiensi telah kami sampaikan hampir satu bulan yang lalu, namun hingga hari ini belum ada kepastian untuk berdialog. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik belum memperoleh perhatian yang semestinya. Ketika mekanisme dialog tidak berjalan, maka aksi demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.”
Fardin mengatakan bahwa sikap tersebut patut menjadi bahan evaluasi karena penyelenggara pembangunan yang menggunakan keuangan negara semestinya menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi publik sebagaimana menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurutnya, proyek yang dibiayai APBN tidak hanya dituntut selesai secara administratif, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum, dan moral kepada masyarakat.
Dalam aksi nanti, AP2 Indonesia akan membawa sejumlah tuntutan terkait Pembangunan Pengaman Pantai Raha (Lanjutan Tahap III) Kabupaten Muna dan Pembangunan Pengaman Pantai Tondowolio (Lanjutan) Kabupaten Kolaka.
AP2 Indonesia meminta BWS Sulawesi IV Kendari memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, sistem pengendalian mutu konstruksi, serta evaluasi terhadap kualitas pekerjaan sebelumnya pada proyek Pengaman Pantai Raha. Selain itu, AP2 Indonesia juga meminta klarifikasi mengenai legalitas sumber material batu yang digunakan pada pembangunan Pengaman Pantai Tondowolio, mengingat legalitas material merupakan bagian penting dari akuntabilitas pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kami tidak datang untuk membangun opini tanpa dasar. Kami datang membawa hasil pemantauan lapangan dan meminta penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Jika seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, tentu BWS tidak perlu ragu membuka ruang dialog kepada masyarakat.”
AP2 Indonesia menilai bahwa keterbukaan terhadap kritik merupakan indikator kedewasaan birokrasi. Sebaliknya, minimnya respons terhadap permohonan audiensi berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pembangunan.
Melalui aksi yang akan dilaksanakan pada Rabu, 22 Juli 2026, AP2 Indonesia mendesak BWS Sulawesi IV Kendari untuk membuka ruang komunikasi yang lebih transparan, memberikan penjelasan berbasis data atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, serta memastikan seluruh proyek pengaman pantai dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan hukum, dan prinsip akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
AP2 Indonesia menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pelaksanaan hak warga negara dalam mengawasi penyelenggaraan pembangunan yang dibiayai oleh uang rakyat.
Komentar