JAKARTA, NUSANTARAVOICE. COM- Aksi unjuk rasa mewarnai sejumlah daerah dalam dua hari terakhir. Di Cikini, Jakarta Pusat, massa yang tergabung dalam HMI membakar ban dan menyuarakan protes atas kenaikan harga Pertamax. Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Romadhon Jasn, aktivis Nusantara yang kerap mengawal isu energi, menyoroti arah kemarahan publik yang dinilainya kurang tepat. Menurutnya Pertamina ini hanya menjalankan perintah pemerintah, bukan pembuat kebijakan.
“Publik boleh marah, tapi jangan salah sasaran. Pertamina bukan musuh rakyat. Yang memegang kebijakan dan menentukan arah adalah pemerintah, khususnya Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).
Romadhon memahami bahwa sebagian masyarakat mungkin tidak ingin mendengar alasan teknis di balik kenaikan Pertamax. Bagi mereka, yang terasa adalah harga naik dan dompet menipis. Namun, memahami akar masalah tetap penting agar kritik tidak keliru. Kenaikan Pertamax dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik, sementara Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhannya. Ini adalah realitas ekonomi global, bukan semata kesalahan korporasi.
Kekhawatiran yang lebih besar kini mulai muncul. Romadhon memprediksi akan terjadi migrasi massal konsumen dari Pertamax ke Pertalite. Jika kuota Pertalite tidak segera ditambah atau aturan pembatasan tidak segera terbit, kelangkaan BBM subsidi bisa terjadi dalam hitungan hari.
Romadhon mengingatkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, harus segera duduk bersama merumuskan solusi. “Jangan biarkan rakyat saling sikut di SPBU hanya karena kuota habis. Jangan biarkan demo meluas hanya karena ketiadaan kepastian dari pemerintah,” katanya.
Selama ini, publik cenderung meluapkan amarah ke Pertamina. Mereka membakar ban di depan SPBU, memblokir gerbang, dan memaki petugas lapangan. Padahal Pertamina tidak punya kewenangan menambah kuota Pertalite atau menurunkan harga Pertamax.
“Kepada massa demo, jika ingin menyuarakan kekecewaan, sasarannya adalah Kementerian ESDM di Medan Merdeka Barat dan Kementerian Keuangan di Lapangan Banteng. Di sanalah keputusan kuota dan harga dibuat. Pertamina hanya menjalankan amanah,” tegas Romadhon.
Yang paling dikhawatirkan adalah efek domino. Jika Pertalite kosong, konsumen terpaksa kembali ke Pertamax dengan harga mahal. Jika itu terjadi, kemarahan akan berlipat ganda. Demo diprediksi membesar, bukan hanya di Cikini atau Kendari, tetapi di puluhan kota di tanah air.
Romadhon meminta pemerintah untuk segera memberikan pernyataan resmi dalam 24 jam ke depan. Rakyat perlu tahu berapa kuota Pertalite yang tersisa, apakah akan ada penambahan, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kelangkaan.
“Indonesia memiliki sejarah panjang demo BBM. Setiap harga naik atau stok menipis, yang paling menderita selalu rakyat kecil. Kali ini kita bisa memutus siklus itu dengan mengarahkan kritik pada pembuat kebijakan, bukan pada pelaksana di lapangan. Mari jaga persatuan, jaga kepala dingin, dan kawal bersama,” ujar Romadhon mengakhiri.
Komentar