THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Gelombang penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian terus menguat. Terbaru, sejumlah elemen serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil menyatakan sikap tegas untuk menjaga independensi Polri. Mereka menilai, perubahan struktur tersebut berpotensi membuka ruang intervensi politik yang dapat melemahkan penegakan hukum.
Dukungan dari kalangan buruh ini memperlihatkan tingginya kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi penegak hukum yang harus berdiri netral. Bagi para pekerja, kepastian hukum yang bebas dari tekanan sektoral merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas hubungan industrial dan perlindungan hak-hak tenaga kerja.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, menegaskan bahwa reformasi Polri tidak boleh disalahgunakan oleh kepentingan tertentu. Menurutnya, penguatan institusi harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Percepatan reformasi Polri tidak boleh ditunggangi oleh mereka yang hanya pandai mengumbar narasi tanpa data, terutama para mantan pejabat yang saat menjabat justru tidak melakukan apa-apa. Kita harus waspada, jangan sampai rumusan reformasi ini menjadi salah kaprah dan keluar dari koridor konstitusi serta TAP MPR Nomor VII Tahun 2000,” tegas Romadhon di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
JAN menilai, posisi Polri yang tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk pengamanan sistemik terhadap independensi institusi. Struktur tersebut dinilai paling ideal untuk menjaga Polri dari tarik-menarik kepentingan politik praktis yang dapat menggerus profesionalisme aparat di lapangan.
Romadhon menambahkan, penempatan Polri di bawah kementerian justru berisiko menjadikan institusi kepolisian sebagai alat kekuasaan sektoral.
“Menaruh Polri di bawah kementerian sama saja membuka pintu politisasi keamanan. Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara, bukan alat kepentingan kelompok,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, JAN juga seirama dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang mewaspadai munculnya “penumpang gelap” dalam agenda reformasi Polri. Habiburokhman menekankan pentingnya menjaga reformasi tetap berada pada rel konstitusi dan kepentingan nasional.
Romadhon menilai peringatan tersebut sangat relevan di tengah derasnya narasi publik yang belum tentu berbasis data.
“Reformasi harus berbasis evaluasi objektif, bukan sentimen pribadi atau agenda tersembunyi. Jika tidak dikawal, yang terjadi justru pelemahan institusi,” katanya.
Keterlibatan aktif serikat buruh dan elemen masyarakat sipil juga menunjukkan bahwa isu independensi Polri bukan hanya kepentingan elite, melainkan kebutuhan nyata rakyat. Bagi banyak kelompok masyarakat, Polri yang kuat dan netral adalah jaminan utama bagi rasa aman, kepastian hukum, dan stabilitas sosial.
Romadhon menegaskan bahwa pelemahan Polri melalui eksperimen struktural justru berpotensi memicu instabilitas nasional.
“Polri yang independen di bawah Presiden dengan pengawasan DPR adalah formula terbaik untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Ini bukan soal mempertahankan status quo, tapi menjaga masa depan demokrasi,” tegasnya.
Sebagai penutup, JAN menyatakan komitmennya untuk terus mengawal reformasi Polri agar berjalan konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Romadhon menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama institusi kepolisian.
“Polri yang kuat bukan hanya soal teknologi dan anggaran, tetapi soal integritas. Selama Polri setia pada konstitusi dan rakyat, dukungan publik akan terus mengalir,” pungkasnya.
Komentar