THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – RKIH Muda menilai derasnya framing negatif terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk pelanggaran etika dan moralitas di ruang publik digital. Ketua RKIH Muda, Romadhon, menyayangkan sejumlah media yang membangun narasi provokatif hanya demi keuntungan sesaat, tanpa berpijak pada fakta utuh dan verifikasi yang memadai. “Publik harus hati-hati sebelum berkomentar. Ruang digital itu keras, tetapi kita semua punya tanggung jawab moral untuk menjaga etika, persis seperti pesan Mas Wapres bahwa teknologi tanpa etika itu berbahaya,” ujarnya, Selasa (23/6).
Pernyataan itu menyusul viralnya pengakuan Ketua BEM FH Universitas Bung Karno (UBK) yang mengaku menerima dana sebelum aksi demonstrasi. Romadhon menegaskan bahwa pengakuan mahasiswa justru membantah keterlibatan Gibran. “Yang bersangkutan secara terang menyebut uang berasal dari pihak lain, bukan dari Wapres. Maka tuduhan itu keliru dan tak patut dilekatkan,” ujarnya.
Dalam forum internal yang diunggah BEM FH UBK, Muhamad Abdimaludin mengakui menerima Rp20 juta. Ia mengklaim dana diberikan oleh oknum kepolisian berinisial Aan untuk memindahkan lokasi demo dari Istana ke DPR. Gibran tak disebut dalam keterangan tersebut.
Romadhon menyoroti adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Gibran. Menurutnya, isu ini sengaja dibangun dari potongan keterangan tanpa konteks utuh. “Publik digiring pada asumsi keliru bahwa Gibran membeli suara mahasiswa. Padahal fakta di lapangan berbeda,” tegasnya.
Fakta lain yang menguatkan adalah penolakan mahasiswa terhadap ajakan makan malam dari Gibran seusai audiensi di Istana Wapres pada 15 Juni lalu. Hal ini dinilai menunjukkan tidak ada unsur transaksi atau pembelian aspirasi dalam pertemuan tersebut.
Kasus ini juga merupakan persoalan internal kampus. Mahasiswa UBK menuntut pengurus BEM yang diduga menerima dana agar mundur, membuat pernyataan bermaterai, dan menanggung sanksi akademis. Tidak ada satu pun tuntutan yang mengarah pada Gibran.
RKIH Muda mengapresiasi langkah Gibran yang tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa di tengah tekanan. “Alih-alih membungkam, beliau justru mempersilakan kritik dan mengajak mahasiswa melihat langsung program di lapangan,” kata Romadhon.
Pihaknya mengingatkan media agar tak terjebak pada judul provokatif yang tak sejalan dengan isi berita. RKIH Muda juga mendorong media arus utama untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan narasi viral tanpa verifikasi. “Narasi sesat hanya merusak kepercayaan publik dan mengalihkan perhatian dari kerja nyata pemerintah,” pungkasnya.
Gibran pun diharapkan tak terpengaruh isu ini dan terus fokus mengawal program prioritas, terutama di daerah 3T. RKIH Muda menilai figur pemimpin seperti ini justru perlu didukung, bukan digoyang oleh tuduhan tanpa bukti.
Komentar