THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA- Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyerang Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan julukan “si bolu ketan” dalam kasus dugaan korupsi batu bara. Serangan personal ini justru memantik reaksi tajam dari berbagai pihak yang menilai Deddy kehilangan arah dan etika.
Kasus yang diusung Deddy berkaitan dengan penetapan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dengan kerugian negara Rp 5 triliun. “Kalau mau menyelidiki korupsi batu bara, yang pertama diperiksa Menteri ESDM, si bolu ketan!” ujar Deddy. Namun hinaan fisik ini justru mengaburkan substansi dan merusak kredibilitas kritiknya sendiri.
Wakil Ketua AMPG Sedek Bahta mengecam keras penggunaan julukan merendahkan tersebut. “Kritik terhadap kebijakan adalah hal sah, tetapi ketika berubah jadi hinaan fisik, itu menunjukkan kedangkalan cara berpikir,” tegasnya. Politikus dinilai seharusnya memberi teladan, bukan malah merusak martabat debat publik.
Aktivis Nusantara Dondon menilai serangan Deddy adalah bukti nyata kegagalan PDIP mendidik kadernya. “Kritik kebijakan yang kuat tak perlu dibumbui julukan fisik. Itu tanda politisi tidak cerdas dan kehabisan akal,” ujar Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn kepada awak media, Jumat (17/7) di Jakarta.
Menurutnya rakyat butuh penjelasan hukum, bukan olok-olok murahan dari politisi frustrasi.
SOKSI melalui Wakil Sekjen Rouli Rajagukguk menyebut pernyataan Deddy sebagai serangan politik murahan. “Ini bukan kritik substantif, melainkan pembunuhan karakter secara pengecut,” tegas Rouli. Ia mempertanyakan degradasi etika di tubuh PDIP di bawah kepemimpinan Megawati.
Romadhon menyoroti bahwa PDIP yang dikenal dengan kaderisasi terstruktur justru melahirkan politisi bermulut kasar. “Politisi sekelas Ketua DPP masih mainan julukan. Ini bukti PDIP kehilangan arah sejak kalah di pemilu,” ujarnya tajam. Partai seharusnya mengajarkan substansi, bukan membiarkan kadernya merendahkan lawan.
Serangan personal Deddy justru mengalihkan perhatian dari kasus korupsi yang seharusnya menjadi fokus utama. Publik menunggu bukti kuat, bukan drama politik murahan yang hanya merusak iklim demokrasi. Tuduhan tanpa data seperti ini dinilai berbahaya bagi nama baik seseorang.
Romadhon membandingkan sikap Bahlil yang tetap fokus bekerja meskipun diserang. “Pak Bahlil tidak pernah membalas dengan hinaan. Beliau sibuk mengurusi listrik desa dan harga BBM rakyat. Itu pemimpin yang paham prioritas,” ujarnya. Kerja nyata Bahlil berbicara lebih keras daripada hinaan Deddy.
Politisi Golkar Soedeson Tandra menegaskan persoalan batu bara adalah hubungan bisnis antarkorporasi, bukan ranah menteri. “Borok PLN itu under invoice, under quantity. Di mana keterlibatan menteri?” ujarnya. Tuduhan Deddy dinilai keliru dan tanpa pemahaman teknis yang memadai.
Romadhon menutup pernyataannya. “Deddy menuduh berdasarkan ‘yang saya dengar’, bukan fakta hukum. Itu bukan kritik, itu fitnah!” tegasnya. Ia mengingatkan publik agar tak terjebak drama politisi frustrasi. “Sudah kalah, masih mainan hinaan. PDIP perlu introspeksi total. Rakyat sedang menyaksikan sendiri partai ini kehilangan martabatnya!” pungkas Romadhon.
Komentar