THEREPUBLIKA.ID, KENDARI – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Halu Oleo (UHO) menekankan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara agar segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.
Ketua MPM UHO, Miftahul Huda, mengatakan pemeriksaan perlu dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait dugaan penggunaan material galian C yang diduga tidak memiliki legalitas yang jelas serta kualitas material yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi.
“Ini proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang menggunakan anggaran negara. Karena itu, Kejati Sultra harus segera melakukan pemeriksaan agar tidak muncul spekulasi dan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Miftahul Huda, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa seluruh material yang digunakan dalam proyek tersebut berasal dari sumber yang sah dan memenuhi standar teknis konstruksi. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek juga harus dievaluasi secara serius.
MPM UHO meminta Kejati Sultra memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proyek, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Konsultan Pengawas PT Arihta Teknik Persada, serta penyedia pekerjaan KSO PT Bumi Permata Kendari Cabang Baubau dan PT Murni Konstruksi Indonesia.
Miftahul Huda menegaskan bahwa desakan tersebut bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
“Kami hanya ingin memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai aturan, material yang digunakan legal dan berkualitas, serta tidak ada potensi kerugian negara maupun dampak lingkungan yang diabaikan,” tegasnya.
Ia juga meminta Kejati Sultra melakukan uji laboratorium terhadap material yang telah digunakan di lapangan guna memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak pekerjaan.
MPM UHO berharap Kejati Sultra segera mengambil langkah konkret agar proses pengawasan terhadap proyek pembangunan Kantor Bupati Buton Selatan dapat dilakukan secara terbuka, profesional, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai desakan pemeriksaan tersebut.
Komentar