THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowomenyampaikan permohonan maaf apabila ada personel Polri yang mencederai rasa keadilan. Permintaan maaf ini disampaikan saat acara buka bersama dengan pemimpin redaksi dan insan pers.
“Kemudian dalam kesempatan ini, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini, kami mohon maaf,” katanya di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Publik menaruh harap bahwa pengakuan ini akan segera diikuti rencana aksi konkret dan jadwal evaluasi. Masyarakat menuntut bukti langkah yang konkret dan terukur dalam tempo yang dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait.
Permintaan maaf itu layak dibaca sebagai titik balik dalam upaya membangun kembali legitimasi publik. Di tengah tekanan opini dan tuntutan transparansi, momentum ini juga bertepatan dengan ultimatum yang dilontarkan Komisi III DPR melalui Hinca Pandjaitan, yang memberi batas waktu bagi institusi untuk menuntaskan perbaikan sebuah konteks yang mempertegas urgensi langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Tekanan legislatif itu diharapkan mempercepat perumusan roadmap pembenahan yang operasional.
“Kekuasaan yang besar tanpa kontrol moral yang presisi adalah undangan bagi tirani kecil. Namun permohonan maaf Kapolri menunjukkan bahwa pusat komando Polri masih memiliki radar nurani yang tajam untuk menjaga marwah institusi,” tulis Romadhon Jasn dari Jaringan Aktivis Nusantara, Kamis (26/2) di Jakarta.
Keterbukaan pimpinan hadir di tengah menurunnya kepercayaan akibat ulah segelintir oknum. Viralitas tagar #PolriJagaJarak dan meningkatnya skeptisisme kalangan kampus menuntut respons yang berimbang: mengakui kesalahan, sekaligus memetakan langkah perbaikan yang dapat dipantau publik. Langkah komunikasi seperti dialog terbuka dengan media merupakan cara meredam keresahan, sambil menjelaskan rencana audit internal dan publikasi temuan awal.
“Maaf ini bukan akhir, melainkan awal dari kontrak sosial baru antara Polri dan masyarakat. Kepemimpinan yang berani mengakui celah adalah kepemimpinan yang sedang menyiapkan fondasi perubahan yang lebih dalam,” tegas Romadhon Jasn.
Untuk menjadikan niat itu nyata, reformasi harus menyasar kultur organisasi. Penguatan mekanisme pelaporan internal, perlindungan bagi whistleblower, serta konsistensi penindakan terhadap pelanggar harus menjadi prioritas yang terlihat dalam kebijakan operasional sehari-hari. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan etik dan pembenahan sistem promosi karier juga penting untuk mengubah perilaku jangka panjang, disertai alokasi anggaran yang jelas.
“Reformasi tidak bisa sekadar kosmetik. Ia harus menjadi proses pembersihan yang jujur dan konsisten, sehingga publik melihat bahwa setiap maaf diikuti tindakan nyata,” ujar Romadhon.
Garis komando yang jelas di bawah kepala negara dipandang sebagai prasyarat agar proses pembenahan berjalan efektif tanpa terseret kepentingan sektoral. Pada saat yang sama, institusi perlu membuka ruang dialog terjadwal dengan elemen mahasiswa, lembaga pengawas, dan parlemen agar tindak lanjut dapat terukur, terdokumentasi, dan transparan kepada publik. Mekanisme pemantauan eksternal yang independen serta keterlibatan inspektur internal dan audit eksternal wajib dilibatkan sejak awal untuk menjamin keadilan proses serta akuntabilitas penuh.
“Jika niat baik ini dijaga dan diterjemahkan dalam kerja nyata yang berkelanjutan, maka kepercayaan publik akan kembali tumbuh. Permintaan maaf di Trunojoyo adalah sinyal bahwa Polri sedang memilih jalan kedewasaan, dan itu patut kita dukung bersama,” pungkas Romadhon Jasn.
Komentar