THEREPUBLIKA.ID, JAKARTA – Aktivis La Ode Hasanuddin Kansi (LHK) memastikan akan mendatangi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa, 9 Juni 2026. Kedatangannya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Halu Oleo (UHO) periode 2026–2030 yang saat ini tengah berlangsung.
LHK menilai Kemendiktisaintek perlu memberikan perhatian khusus terhadap jalannya proses Pilrek agar seluruh tahapan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan netralitas.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah keikutsertaan Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UHO dalam bursa calon rektor. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai adanya konflik kepentingan karena yang bersangkutan masih memegang jabatan strategis di lingkungan kampus.
“Kami berharap Kemendiktisaintek dapat melakukan evaluasi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam setiap tahapan Pilrek UHO,” kata LHK di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Ia menegaskan bahwa seluruh kandidat harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya keistimewaan yang lahir dari jabatan tertentu. Menurutnya, integritas proses pemilihan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas kepemimpinan perguruan tinggi di masa mendatang.
Pilrek UHO tahun ini menjadi perhatian publik karena diikuti oleh 11 akademisi yang resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dalam sejarah pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo.
Sebelas nama yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi yakni Prof. Ruslin, Prof. Takdir Saili, Assoc. Prof. Baru Sadarun, Prof. Azhar Bafadal, Prof. Edy Karno, Prof. La Ode Santiaji Bande, Prof. Ida Usman, Prof. Ma’ruf Kasim, Dr. Muliddin, Dr. Herman, dan Prof. Yusuf Sabilu.
Seluruh bakal calon dijadwalkan mengikuti rapat senat terbuka pada 29 Juni 2026 sebagai bagian dari tahapan penyampaian visi, misi, dan program kerja sebelum proses penyaringan menuju tiga besar calon rektor.
LHK juga mendorong agar Kemendiktisaintek melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses Pilrek guna menjaga kepercayaan publik dan memastikan hasil pemilihan benar-benar mencerminkan aspirasi sivitas akademika.
“Rektor yang terpilih nantinya harus lahir dari proses yang bersih, demokratis, dan bebas dari intervensi. Karena itu, netralitas penyelenggaraan Pilrek harus menjadi perhatian utama semua pihak,” pungkasnya.
Komentar