THEREPUBLIKA.ID, KONSEL — Dugaan praktik percaloan tiket di Pelabuhan Ferry Torobulu–Tampo mencuat dan menjadi perhatian publik. Oknum Pelaksana Harian (PH) Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pelabuhan tersebut disebut-sebut terlibat langsung dalam penjualan tiket kepada pengguna jasa penyeberangan.
Informasi ini menguat setelah beredarnya sebuah video yang diterima redaksi. Dalam rekaman tersebut, terlihat seorang pejabat yang diduga merupakan PH KUPTD tengah melayani penjualan tiket kepada pengemudi mobil yang akan menyeberang ke Tampo.
Sejumlah pengguna jasa transportasi laut mengaku kecewa dan menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Mereka menyebut aktivitas itu menyerupai praktik calo tiket yang seharusnya tidak terjadi di lingkungan resmi pelabuhan.
“Ini sangat disayangkan. Seharusnya pejabat mengawasi sistem penjualan tiket, bukan justru terlibat langsung seperti calo,” ujar salah satu pengguna jasa yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan ini memicu kekhawatiran masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas layanan penyeberangan. Praktik percaloan dinilai membuka celah penyalahgunaan wewenang serta berpotensi merugikan pengguna jasa, baik dari sisi harga maupun akses layanan.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP Sultra), melalui pernyataan La Ode Tuangge, PH KUPTD Torobulu–Tampo berinisial Ferima diduga melakukan praktik percaloan tiket, khususnya terhadap kendaraan truk yang akan menyeberang.
Dalam temuan tersebut, yang bersangkutan disebut tidak hanya mengakses loket pengambilan karcis milik Dinas Perhubungan, tetapi juga mengambil tiket di loket kapal ferry, lalu mendistribusikannya langsung kepada pengemudi kendaraan yang telah memesan. Tindakan ini dinilai melanggar prosedur, terlebih karena yang bersangkutan menjabat sebagai PH KUPTD di beberapa pelabuhan, yakni Torobulu, Tampo, dan Tondasi.
Selain itu, Ferima diketahui baru saja mengikuti asesmen yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara untuk posisi Kepala UPTD definitif. Namun, LPKP Sultra mendesak agar yang bersangkutan tidak dilantik sebelum ada kejelasan terkait dugaan praktik tersebut.
LPKP Sultra juga mengungkap bahwa aktivitas serupa diduga telah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum Ferima menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD Torobulu sekitar tahun 2023.
Lebih lanjut Ia menyoroti kepemilikan sejumlah kendaraan oleh oknum tersebut yang dinilai tidak sebanding dengan jabatannya sebagai pejabat eselon III. Hal ini dianggap memperkuat dugaan adanya keuntungan dari praktik yang dijalankan.
“Oleh karena itu, kami meminta agar yang bersangkutan tidak dilantik sebagai KUPTD definitif sebelum ada investigasi menyeluruh. Dugaan ini kuat mengarah pada penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Menanggapi tudingan tersebut, PH KUPTD Pelabuhan Torobulu–Tampo, Ferima, membantah adanya praktik percaloan. Ia menegaskan bahwa aktivitas dalam video yang beredar hanya sebatas mengantarkan tiket resmi kepada pengguna jasa.
“Saya tegaskan tidak ada praktik calo. Video itu benar saya yang mengantar tiket, tetapi itu merupakan tiket resmi sesuai nomor urut. Tidak ada yang diistimewakan, semua sesuai SOP,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa operasional penyeberangan di lintasan Torobulu–Tampo selama ini berjalan normal tanpa kendala berarti.
“Penyeberangan selama ini aman-aman saja, karena kita melayani dengan baik dan transparan,” tambahnya.
Terkait sorotan atas kepemilikan sejumlah kendaraan, Ferima menjelaskan bahwa aset tersebut masih dalam proses cicilan dan berasal dari usaha keluarga.
“Itu masih kredit, dan juga dari rezeki usaha keluarga seperti rumah makan,” jelasnya.
Komentar